Diduga Terdaftar PSE, Ada Peluang Pungutan Pajak dari Judi Online

Pras pun menambahkan, pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya tetap bisa diterapkan kendati sebuah platform digital menjalankan bisnis judi online.

Namun, hal tersebut mesti dipandang melalui ketentuan perundangan yang berlaku. Alih-alih memungut pajak, pihak berwajib seperti kepolisian disebut bisa memanfaatkan PSE Kemenkominfo sebagai langkah awal untuk memeriksa platform digital tersebut.

"Sebenarnya ini kesempatan untuk mengintegrasikan, katakanlah Polri, kan juga bisa masuk kalau itu terkait dengan judi, misalnya kan secara regulasi tidak boleh (adanya judi), nah Polri kan harus masuk. Tapi kalau yang terjadi ada kewajiban pajak yang belum dilunasi, kan bisa ditagihkan sekalian," beber Pras.

Terkait hal tersebut, sebelumnya Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, situs yang terdaftar PSE tersebut bukan judi online, tetapi hanya permainan.

"Kami sudah melakukan verifikasi dan seleksi bahwa yang terdaftar itu bukan judi online tapi hanya permainan kartu, gara-gara ini juga saya download, saya cek sendiri," ujar Samuel dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/7/2022).

Semuel pun berterima kasih kepada sebagian masyarakat yang melayangkan kritikan pada Kemenkominfo. Diketahui warganet mengkritik Kemenkominfo karena memblokir sejumlah platform digital yang digunakan masyarakat seperti Yahoo sampai PayPal, sementara meloloskan situs judi online.

"Kami berterima kasih juga pada masyarakat, berarti masyarakat ada konsen juga dan kami terbuka juga jika masyarakat ingin melaporkan, silakan," kata Semuel.

Sejalan dengan itu, Menkominfo Johnny G Plate menegaskan, tidak ada aplikasi judi online yang lolos sebagai PSE. Dia juga mengatakan, pihaknya tidak akan kecolongan soal tersebut.

"Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia, karena judi online menabrak undang-undang. Jadi tidak ada yang dibuka terkait dengan judi online dan Kominfo bekerja untuk membersihkan, termasuk judi online, radikalisme, terorisme, pornografi secara khusus pornografi pada anak, dan perdagangan-perdagangan ilegal lainnya di dalam ruang digital," ujar Jhonny di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Johnny kemudian mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal pendaftaran PSE. Dengan begitu, kata dia, semua hal baik yang dibuat pemerintah harus didukung.

"Kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi penyelenggara sistem elektronik, demi membuka ruang digital yang lebih besar dan ekonomi digital yang lebih besar. Namun, legalitas dan aturan atau hukum yang berlaku perlu sama-sama kita ikuti dan kita patuhi," kata dia.