Dievaluasi, Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Rp1 Juta Akan Diturunkan

Suahasil menegaskan, pemerintah tidak diam. Kontroversi yang membanjiri program andalan Presiden Jokowi itu pun akan dievaluasi.

Salah satu yang dievaluasi adalah biaya pelatihan dalam Kartu Prakerja yang sebesar Rp1 juta. Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah pesertanya.

"Nilai pelatihan yang Rp1 juta akan diturunkan, karena memang gak kepakai juga selama 2 batch yang jalan. Diturunkan, jumlah peserta kita tambah," jelas Suahasil.

Sebagai informasi, anggaran Kartu Prakerja tahun ini ditingkatkan dari rencana awal Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Peningkatan anggaran ini diikuti dengan penambahan penerima Kartu Prakerja, dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang sepanjang tahun ini.

Setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan biaya untuk pelatihan skilling (kemampuan), upskilling (peningkatan kemampuan), dan re-skilling (penggantian kemampuan).

Para peserta masing-masing akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp3,55 juta.

Rinciannya, bantuan pembiayaan pelatihan mencapai Rp1 juta per orang yang akan dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan, lalu insentif langsung Rp600 ribu per bulan yang berlangsung selama empat bulan. Insentif tersebut ditujukan sebagai uang saku bagi para peserta. Serta insentif setelah menyelesaikan survei kerja senilai Rp150 ribu.

Hingga saat ini, baru ada 456.265 peserta Kartu Prakerja atau 8,14 persen dari target 5,6 juta peserta.

Ada 168.111 orang peserta gelombang pertama dan 288.154 orang gelombang kedua. Ada pun untuk jumlah peserta gelombang ketiga masih menunggu pengumuman pemerintah. Sedangkan, pembukaan gelombang keempat belum diumumkan hingga saat ini.

Program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ketiga. Hingga kini, baru gelombang pertama yang sudah cair insentif pesertanya. Meski dijadwalkan insentif tersebut sudah cair sejak 6 Mei, hingga kini masih ada peserta yang belum mendapatkan insentif.

Founder dan CEO dari Portal Berita Hukum dan Politik Gresnews, Agustinus Edy Kristianto, yang mencoba menjadi peserta pada gelombang pertama, mengatakan belum ada insentif Kartu Prakerja.

Meski demikian, dia telah mendapat penjadwalan yang terbagi dalam empat tahap, yakni 11 Mei 2020, 10 Juni, 10 Juli, dan 9 Agustus. Masing-masing sebesar Rp600 ribu.

"Tertera status: belum diproses. Kalau diklik tertulis begini: proses penerimaan saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal transfer. Insentif pengisian survei I yang Rp50 ribu belum nongol," tulisnya dalam akun Facebooknya.

"Ya nanti liat aja tanggal 11 Mei 2020," ujarnya kepada IDN Times.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky membenarkan bahwa pencairan insentif dilakukan tidak secara menyeluruh kepada semua peserta.

"Gelombang pertama sudah cair. Dibayarkan. Sesuai rekonsiliasi dan kapasitas kami," katanya saat dikonfirmasi IDN Times.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, pemberian Kartu Prakerja saat ini cuma menghamburkan uang saja. Dalam situasi pandemik seperti ini, di mana masyarakat perlu menyambung hidup, program itu dinilai tidak tepat guna.

"Untuk saat ini perlu diselamatkan dulu manusianya. Jadi kita desak pemerintah untuk menunda Kartu Prakerja untuk dialihkan ke bantuan langsung tunai. Lagian Prakerja ini cuma menguntungkan platform dan lembaga pelatihan saja," kata Huda saat dihubungi IDN Times.

Huda meyakini pemerintah memiliki kuasa untuk menunda program ini. Bisa melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang menganulir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

"Ada 1,3 juta sampai 2 juta orang yang bisa diberikan bantuan dari dana pelatihan program Prakerja, di mana bisa didapatkan oleh orang yang sebetulnya mampu secara finansial," imbuh dia.