Digitalisasi Bansos Mulai Uji Coba, Biar Uangnya Tak buat Judol

Digitalisasi bansos dilakukan untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran, dan bantuan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dengan digitalisasi, pemerintah berharap bisa mencegah penyelewengan dalam penggunaan bansos, salah satunya judi online (judol).

“Iya juga (untuk mencegah judol). Nah intinya kan sekarang dengan digital, kalau dia dengan digital payment kita bisa juga track dia itu pakai uangnya untuk apa. Karena memang kan tujuan bansos dia dipakai untuk membantu kehidupan dia gitu ya,” ucap Mari.

Saat ini, pemerintah juga sedang mengkaji sanksi yang akan diberikan bagi penerima bansos yang melakukan penyelewengan, dengan bermain judol, membeli rokok, dan sebagainya.

"Kita hanya, kita mungkin mengharuskan bahwa uang bansos itu dipakai untuk basic needs kan sebetulnya ya. Di luar itu ya jangan gitu ya. Tapi nanti apa sanksinya apa bagaimana kita akan tertipkan. Ini saya rasa sedang kita pelajari persisnya bagaimana,” ujar Mari.

Adapun penyaluran bansos melalui digitalisasi akan tercatat oleh Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lainnya.

Sebagai informasi, digitalisasi bansos dilaksanakan dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Luhut, Selasa (26/8).