Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai terkait isu dirinya disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, seluruh keputusan terkait jabatan menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Apapun itu, yang namanya menteri itu adalah pembantu presiden, dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden, ya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Bahlil mengatakan, setiap menteri pada dasarnya adalah pembantu presiden. Karena itu, menurut dia, kewenangan untuk menentukan posisi dan pergeseran jabatan di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menilai, para menteri seharusnya tetap fokus menjalankan tugas masing-masing tanpa membuat gerakan tambahan.
"Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan, menteri-menteri ini kan pembantu presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden," ujarnya.