Dikelola India, Bandara Kualanamu Siap Sambut 54 Juta Penumpang

03 Des 2021, 11:25 WIB

Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Jakarta, IDN Times - PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan salah satu pengelola bandara terbesar di Asia asal India, GMR Airports, untuk pengelolaan Bandara Kualanamu.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, optimistis kerja sama ini akan membawa peningkatan jumlah penumpang di bandara tersebut.

"GMR memastikan menanamkan modal Rp56 triliun untuk bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas Kualanamu, sehingga diharapkan penumpangnya nanti bisa meningkat mencapai 54 juta penumpang, yang saat ini kisarannya hanya di 10 juta," kata pria yang karib disapa Tiko tersebut, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, seperti dikutip dari Youtube Komisi VI DPR RI, Jumat (3/12/2021).

Tiko mengatakan lonjakan jumlah penumpang tersebut diharapkan bisa terjadi dalam 25 tahun, sesuai dengan perjanjian kerja sama pengelolaan antara GMR Airports dan AP II.

"Namun, kita harapkan dalam tiga tahun pascapandemik bisa tembus ke 15 juta penumpang yang di-drive oleh internasional flight," ujar dia.

1. Bandara Kualanamu ditargetkan jadi hub transit penerbangan internasional

Suasana di Bandara Kualanamu, Deli Serdang (IDN Times/Doni Hermawan)

Optimisme terhadap lonjakan penumpang di Bandara Kualanamu tak terlepas dari misi GMR Airports, yang hendak menjadikan bandara di Deli Serdang tersebut hub transit penerbangan internasional.

Selama ini, kata Tiko, Bandara Internasional Changi dan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) telah menjadi hub transit terlebih dahulu. Karena itu, GMR Airports siap menjadikan Bandara Kualanamu sebagai pesaing dua bandara tersebut.

"Mereka akan menggunakan Kualanamu sebagai base untuk mengurangi dominasi Changi dan KLIA, karena memang arus penumpang dari Asia Selatan yang menuju Asia Utara dan Australia, sekarang ini sebagian besar transit di Changi dan KLIA," ucap dia.

Tiko pun meyakini hal itu dapat mudah dilakukan GMR Airports, mengingat Kualanamu merupakan bandara yang kapasitasnya besar dan mampu ditingkatkan menjadi bandara kelas dunia.

2. Pengelolaan Bandara Kualanamu akan kembali ke AP II

Dok. Angkasa Pura II

Di sisi lain, Tiko memastikan, pengelolaan Bandara Kualanamu oleh GMR Airports tidak akan berlangsung selamanya. GMR akan 'mengembalikan' Bandara Kualanamu ke AP II setelah kontrak pengelolaan 25 tahunnya rampung.

"Insyaallah ini menjadi satu kerja sama strategis dan dalam 25 tahun nanti, kalau bandaranya sudah bagus dan meningkat kualitasnya akan kembali menjadi milik AP II," ujar dia.

3. Kerja sama dengan GMR Airports menggunakan skema BOT

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga dalam bincang-bincang virtual bersama media, Selasa (5/10/2021). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Sebelumnya diberitakan, AP II menjalin kerja sama pengelolaan Bandara Kualanamu dengan GMR Airports menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT).

"Ini adalah kerja sama BOT. Kerja sama operasional di mana setelah 25 tahun maka dikembalikan lagi ke Angkasa Pura. Jadi tidak ada pengalihan aset dan tidak ada aset yang dijual, karena ini adalah operasional pengelolaan Kualanamu sendiri," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dalam dalam keterangannya kepada media, Jumat (26/11/2021).

Arya pun mengungkapkan sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh Angkasa Pura dari kerja sama dengan GMR Airports. Pertama, perusahaan pelat merah tersebut bakal dibayar Rp1,58 triliun oleh GMR Airports. Uang tersebut nantinya bisa digunakan Angkasa Pura untuk keperluan pembangunan bandara-bandara lain yang masuk dalam pengelolaannya.

"Lalu selama BOT 25 tahun, GMR punya kewajiban melakukan investasi pembangunan capex di Kualanamu mencapai Rp56 triliun. Ini hampir 10 kali lipat dari pada investasi yang sudah dilakukan di Kualanamu saat ini," kata dia.

Dengan begitu, sambung Arya, Angkasa Pura bisa menghemat biaya pengembangan dari Kualanamu dan tak perlu repot menggelontorkan uang hingga Rp56 triliun.