[KALEIDOSKOP] Fakta Perjalanan Utang RI Sepanjang 2020

Januari 2020, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat sebesar 410,8 miliar dolar AS atau setara Rp 6.000 triliun lebih (kurs saat itu sekitar Rp14.600 per dolar AS). Rinciannya, ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 207,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 203,0 miliar dollar AS.

Secara tahunan (year on year/yoy) ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,5 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,7 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta.

Pada Februari 2020, ULN Indonesia tercatat sebesar 407,5 miliar dolar AS atau setara Rp6.376 triliun (kurs Rp15.600). Realisasi tersebut tumbuh 5,4 persen yoy per Februari 2020.

Pertumbuhan ULN Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,6 persen yoy. Posisi ULN Indonesia juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 410,8 miliar dolar AS.

Sementara itu pada akhir kuartal I 2020 atau Maret, ULN Indonesia tercatat sebesar 389,3 miliar dolar AS atau setara Rp5.796 triliun (kurs Rp14.890 per dolar AS). Angka ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 183,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 205,5 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut secara tahunan (yoy) tumbuh 0,5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 7,8 persen (yoy).

Pada akhir April 2020, ULN Indonesia tercatat sebesar 400,2 miliar dolar AS atau Rp5.603 triliun (kurs Rp 14.000).Utang tersebut terdiri dari, utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 192,4 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,8 miliar dolar AS. ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen (yoy).

Kemudian pada Mei 2020 sebesar 404,7 miliar dolar AS. Nilai itu setara Rp5.922 triliun (kurs Rp14.633 per dolar AS). Nilainya meningkat dibandingkan posisi April 2020 lalu yang sebesar 400,2 miliar dolar AS. Utang tersebut terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dolar AS dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

Lalu pada akhir triwulan II 2020 atau Mei, ULN Indonesia tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp6.086 triliun (kurs Rp14.917 per dolar AS). Utang Indonesia tersebut lebih tinggi 5 persen (yoy) dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).

Peningkatan ULN pemerintah terjadi seiring penerbitan Sukuk Global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri Green Sukuk yang mendukung pembiayaan perubahan iklim. Selain itu, arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang masih cukup tinggi.

ULN Indonesia pada Juli 2020 tercatat sebesar409,7 miliar dolar AS atau setara Rp6.071 triliun (kurs Rp14.820). Utang terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,9 miliar dolar AS. Total ULN ini meningkat 4,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Peningkatan utang karena penarikan sebagian komitmen lembaga multilateral dan penerbitan samurai bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk guna menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebulan kemudian atau pada Agustus 2020, ULN Indonesia naik 5,7 persen menjadi 413,4 miliar dolar atau setara Rp6.084 (kurs Rp14.717 per dolar AS).

ULN Indonesia terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS.

Peningkatan utang disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah.

ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar 408,5 miliar dolar AS atau Rp5.759,8 triliun (kurs Rp14.100). Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 200,2 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 208,4 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,1 persen, kenaikan utang Indonesia lebih kecil.

Kenaikan utang ini disebabkan karena adanya penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Namun demikian, perlambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III 2020.

Penarikan itu merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan, untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada awal kuartal IV atau Oktober 2020, ULN Indonesia sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp5.828,9 triliun (kurs Rp14.100 per dolar AS). ULN tersebut terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 202,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,8 miliar dolar AS.

Dengan realisasi tersebut, ULN Indonesia tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy). Kenaikan utang Indonesia melambat dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN Pemerintah.

Pada Oktober 2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 199,8 miliar dolar AS atau tumbuh 0,3 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan September 2020 sebesar 1,6 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ULN dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang Indonesia sampai Oktober mencapai Rp958,6 triliun. Angka ini sejalan dengan defisit anggaran Indonesia di atas 4 persen.

Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang berasal dari surat berharga negara (SBN) netto sebesar Rp943,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp15,2 triliun. Sementara itu, pembiayaan investasi mengalami kontraksi Rp28,9 triliun hingga akhir Oktober 2020.

"Karena anggaran investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada lembaga atau badan lainnya mengalami kontraksi," ujarnya dalam APBN KiTa yang ditayangkan secara virtual, Senin (23/11/2020).

Indonesia dalam beberapa kesempatan terakhir menambah utang bilateralnya dengan beberapa negara. Dengan Jepang misalnya, mereka memberi Indonesia pinjaman sebesar 50 miliar yen atau setara dengan Rp6,9 triliun.

"Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia," bunyi keterangan resmi pemerintah Jepang dalam joint press statement.

Selain Jepang, ada Australia yang juga memberi pinjaman ke Indonesia. Nilainya relatif kecil, namun mencapai dua kali lipat dibanding Jepang. Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pinjaman dari Australia kepada Indonesia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau setara Rp15,4 triliun (kurs Rp10.300) dengan masa pembayaran kembali selama 15 tahun.

Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung Program COVID-19 Active Response and Expenditure Support (CARES), yang dikoordinasikan oleh Asian Development Bank (ADB)

“Kami mendiversifikasi pembiayaan dan dukungan Australia yang memberikan pinjaman 1,5 miliar dolar Australia kepada Indonesia adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat kami hargai,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Setelah menerima pinjaman dari pemerintah Australia, pemerintah Indonesia kembali menarik pinjaman kali ini dari pemerintah Jerman senilai 550 juta Euro atau kurang lebih Rp9,1 triliun.

Pemberian pinjaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Sustainable Economic Development East and South East Asia, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Florian Sekinger dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman pada pekan lalu.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan kucuran pinjaman dari Bank Dunia. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 250 juta dolar AS untuk program Indonesia COVID-19 Emergency Response.

Kementerian Keuangan menyatakan dana pinjaman ini akan mendukung Indonesia mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemik COVID-19.

Ekonom Senior Rizal Ramli menyebut Indonesia sebagai pengemis utang. Menurut dia, pemerintah saat ini mengubah strategi utang lantaran bunga dari surat utang semakin mahal.

"Makanya ganti strategi jadi 'pengemis utang bilateral' dari suatu negara ke negara lain. Itu pun dapatnya recehan. Itu yang bikin shock," tulis dia dalam akun Twitter resminya seperti dikutip, Senin (23/11/2020).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut besarnya utang pemerintah pada masa pemerintah pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat satu warga negara harus menanggung utang negara sebesar Rp20,5 juta.

Angka ini baru hitungan kasar berdasarkan ULN Indonesia pada akhir Agustus 2020 sebesar 413,4 miliar dolar AS atau Rp6.082 triliun, di mana Rp5.594,9 triliun merupakan utang pemerintah dan sisanya adalah utang swasta.

"Utang pemerintah Rp5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk," kata Bhima kepada IDN Times, Selasa 20 November 2020.

Selain utang dalam jumlah yang 'receh', Indonesia juga harus menyiapkan pembayaran bunga utang di 2021. Dalam nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2021, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp373,3 triliun untuk pembayaran bunga utang di 2021. Pembayaran bunga utang meningkat 10,2 persen dibanding tahun ini.

Dalam periode 2016-2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp182,8 triliun menjadi Rp275,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp338,8 triliun.

"Hal itu sejalan dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang baru dalam menangani dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam periode dimaksud, realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri, seiring dengan meningkatnya porsi instrumen SBN dalam portofolio utang," bunyi keterangan dalam nota keuangan dan RAPBN 2021.