Disentil Jokowi soal Efisiensi, Begini Jawaban PLN

PLN sendiri mengklaim telah melakukan efisiensi proses bisnis hingga Rp10,85 triliun. Efisiensi tersebut dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis internal dan pelayanan di dalam tubuh PLN.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, digitalisasi bersama dengan Program Transformasi PLN menjadi pondasi penting yang dilakukan pihaknya di tengah disrupsi teknologi saat ini.

Sejak 21 April 2020, PLN telah meluncurkan program Transformasi PLN dengan salah satu agendanya digitalisasi, guna meningkatkan kinerja perusahaan.

“Sesuai arahan pemerintah, PLN terus melakukan transformasi di segala lini agar perusahaan menjadi lebih trengginas dan efisien. Digitalisasi sebagai bagian dari transformasi PLN kini telah dapat dirasakan manfaatnya, baik dalam hal efisiensi bisnis ataupun untuk memudahkan pelayanan pelanggan,” ujar Darmawan.

Darmawan pun menjelaskan beberapa program digitalisasi yang telah menuntun PLN melakukan efisiensi internal.

Pertama, Digital Procurement menjadikan proses pengadaan terdigitalisasi secara end to end sehingga proses menjadi lebih transparan, simpel, dan efisien. Berjalannya pengadaan digital ini disebut telah berhasil menghemat biaya operasional hingga Rp1,608 triliun.

Kedua, Digitalisasi Pembangkit (Digital Power Plant) untuk proses yang lean dan cost yang efisien. Setidaknya, Digitalisasi Pembangkit telah memberikan peghematan mencapai Rp100,2 miliar.

Ketiga, bergulirnya Digitally Enable Distribution Excellences yang memungkinkan proses pemeliharaan dilakukan dengan efisien dan pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Program ini telah memberikan penghematan hingga Rp235,6 miliar.

"Keempat, program Dispatch Optimization yang menjadikan pengaturan sistem kelistrikan andal, berkualitas dan ekonomis. Digitalisasi sistem kelistrikan ini telah memberikan penghematan mencapai Rp8,91 triliun," tutur Darmawan.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tidak terlalu berharap subsidi dari pemerintah. Hal itu berkaitan dengan krisis energi yang tengah melanda dunia saat ini.

Terkait dengan krisis energi, baik menyangkut, gas, solar, Pertalite, Pertamax, listrik, kedua badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi tersebut jangan sampai terlalu mengharapkan subsidi.

"Utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan," katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 20 Juni 2022, dikutip IDN Times, Selasa (21/6/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa semestinya juga ada upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina.

"Nah, kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik, kok enak banget," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan agar kedua BUMN energi tersebut dapat melakukan efisiensi, penghematan, serta mencegah kebocoran-kebocoran.