Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memilih bungkam saat disinggung soal investasi di saham gorengan yang dilakukan oleh PT Asabri. Wimboh langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi keluar dari Istana Kepresidenan.
"Mohon maaf, mohon maaf," kata Wimboh sambil berlalu dari kerumunan wartawan, Selasa (14/1).
Wimboh mengatakan bahwa dirinya datang ke istana untuk membahas hal-hal terkait isu ekonomi dan keuangan. Dia menegaskan tidak ada pembahasan khusus terkair Jiwasraya maupun Asabri.
"Nggak ada topik khusus. Nggak secara khusus, umum saja (pembahasannya)," ungkap Wimboh.
Sebagai informasi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna menyebut ada sejumlah penyimpangan dalam produk PT Jiwasraya bermasalah yakni Saving Plan. Produk Saving Plan ini kemudian menjadi salah satu sebab kerugian yang dialami Jiwasraya.
Penyimpangan produk tersebut di antaranya cost of fund (COF) Saving Plan yang tidak mempertimbangkan kemampuan investasi Jiwasraya untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk menutup biaya atas produk asuransi yang dijual.
Lalu Agung mengatakan dana dari investasi Saving Plan tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana saham yang berkualitas rendah atau kerap disebut "saham gorengan". Hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya negative spread.
"Pada akhirnya hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar," ujar Agung
BPK juga menyebut penunjukkan pejabat Kepala Pusat Bancassurance pada tidak sesuai ketentuan. Pengajuan COF juga langsung kepada direksi, tanpa melibatkan divisi terkait.
Ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mencapai Rp10 triliun lebih. Hal itu pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku, mendengar adanya isu dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud MD di Kantornya, Jumat (10/1).
Saat ini, kasus tersebut masih diselediki. Menteri BUMN Erick Thohir juga akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb