Ditjen Pajak Siapkan Aturan Baru Pajak Kripto, Ini Tujuannya

Meski demikian, Bimo belum mengungkap secara rinci poin-poin utama yang akan dimuat dalam regulasi baru tersebut. Untuk saat ini, pemerintah telah mengatur tata cara perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Dalam Pasal 5 PMK tersebut dijelaskan bahwa setiap penyerahan aset kripto dikenakan PPN dengan tarif tertentu, yaitu 1 persen apabila transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan 2 persen apabila dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti. Tarif ini dihitung dari persentase tarif PPN sesuai Undang-Undang PPN dan perubahannya.

Saat ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto berkisar antara 0,11 persen hingga 0,22 persen dari nilai transaksi. Besaran tarif ini bergantung pada status exchanger (penyedia platform perdagangan kripto) yang digunakan, apakah terdaftar atau tidak terdaftar di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Selain itu, sesuai Pasal 21 PMK Nomor 68 Tahun 2022, pihak yang menjual aset kripto juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final atas penghasilan dari transaksi kripto. Pajak ini dikenakan atas berbagai jenis transaksi, seperti:

• Jual beli aset kripto dengan mata uang rupiah atau mata uang asing (fiat),

• Pertukaran (swap) antar aset kripto,

• Pertukaran aset kripto dengan barang atau jasa lainnya.

Tarif PPh Final yang dikenakan adalah:

• 0,1 persen dari nilai transaksi, jika dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti,

• 0,2 persen dari nilai transaksi, jika dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti.

Pada awalnya, aset kripto di Indonesia diatur dalam PMK 68/2022 dan dianggap sebagai komoditas digital yang tidak berwujud. Artinya, aset kripto dipandang seperti barang dagangan (komoditas) yang bisa diperjualbelikan, walaupun bentuknya tidak nyata (digital).

Dalam aturan ini, aset kripto dibuat, diverifikasi, dan diamankan menggunakan teknologi seperti kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi (blockchain). Semua itu dilakukan tanpa campur tangan pihak ketiga, seperti bank atau lembaga pemerintah. Saat itu, pengawasan aset kripto dilakukan oleh Bappebti, yaitu lembaga di bawah Kementerian Perdagangan yang biasanya mengatur perdagangan berjangka, seperti emas atau minyak.

Namun, seiring berkembangnya penggunaan dan peran aset kripto dalam sistem keuangan, pemerintah mengubah pendekatannya. Dalam Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, aset kripto kini tidak lagi dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai bagian dari aset keuangan digital.

Menurut definisi baru dalam POJK tersebut, aset kripto adalah representasi digital dari suatu nilai yang bisa disimpan, ditransaksikan, dan dipindahkan secara elektronik. Teknologi blockchain tetap digunakan untuk menjamin keamanan dan validitas data, namun kini aset kripto dianggap lebih dekat dengan instrumen keuangan, bukan lagi sekadar komoditas. Aset kripto juga diakui bisa berbentuk koin digital, token, atau jenis lainnya, baik yang memiliki aset pendukung (seperti stablecoin yang didukung oleh dolar) maupun yang tidak memiliki dukungan aset (seperti Bitcoin).

Dengan perubahan ini, pengawasan aset kripto beralih ke OJK, karena aset kripto dianggap memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan perkembangan sektor keuangan digital di Indonesia.