DJP: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, dan Layanannya

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis pada sektor perpajakan.

Tugas tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK /01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

DJP mulanya merupakan kumpulan dari beberapa unit organisasi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Di antaranya adalah:

1. Unit Pajak, yaitu unit yang bertugas memungut pajak sesuai perundang-undangan dan memeriksa kas bendaharawan pemerintah.
2. Unit Akuntan Pajak, yaitu unit yang bertugas membantu unit pajak untuk memeriksa pajak atas pembukuan wajib pajak badan.
3. Unit Pajak Hasil Bumi, yakni unit yang tugasnya memungut pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pada 1963, unit ini sempat berubah nama menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Lalu pada 1965, unit ini berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
4. Unit Lelang, yakni unit yang bertugas melelang barang-barang sitaan untuk melunasi piutang negara.

Tahun 1945

Pada 1945, pemerintah menggunakan sistem official assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan dengan menetapkan besaran pajak oleh fiskus pada era tersebut.

Saat itu, masyarakat masih terbilang pasif dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya. Salah satu alasannya karena saat itu Indonesia baru merdeka dan masih mengalami berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial.

Tahun 1965

Pada tahun 1965, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa desentralisasi pajak atas pajak hasil bumi kepada pemerintah daerah. Namanya adalah Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Sistem official assesment pada era ini mulai berjalan dengan baik.

Tahun 1967

Pada era ini, terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 yang menjadi awal mula peraturan tentang pemungutan pajak dengan sistem self assesment.

Tahun 1976

Pada 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA yang awalnya di bawah Direktorat Jenderal Moneter menjadi diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keputusan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976.  

Tahun 1985

Pada 27 Desember 1985, Direktorat IPEDA kembali berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keputusan ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK /01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pasal 365, DJP memiliki beberapa fungsi, yaitu:

• Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
• Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Setiap jabatan dan petinggi di DJP memiliki tugasnya masing-masing. Berikut tugas-tugas yang diemban setiap jabatan di DJP.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal: bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta membina dan memberi dukungan administrasi kepada semua pihak di DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I: tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang peraturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, PPN dan pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II: bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis pada sektor peraturan PPh, perjanjian perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bantuan hukum, hingga harmonisasi peraturan perpajakan.

Selain itu, ada sejumlah posisi-posisi strategis di DJP yang tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis pada bidang yang mereka emban, di antaranya:

• Direktorat Keberatan dan Banding
• Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
• Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
• Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
• Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
• Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
• Direktorat Transformasi Proses Bisnis
• Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

DJP juga memiliki layanan online untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas perpajakan, seperti lapor pajak online, bayar pajak online, e-filling, dan lainnya.

Layanan online tersebut adalah DJP Online yang bisa diakses melalui djponline.pajak.go.id atau aplikasi M-Pajak. Terdapat sekitar 14 layanan online yang disediakan DJP pada situs dan aplikasi tersebut, di antaranya:

1. E-Registration: yaitu layanan untuk pendaftaran NPWP secara online.
2. E-Filling: yakni sistem yang mengatur cara pelaporan pajak atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik.
3. E-Form: yakni cara penyampaian SPT Tahunan secara online dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulirnya.
4. E-Billing: yaitu layanan pembuatan kode billing pajak secara online untuk pembayaran pajak. Kode billing adalah pengganti Surat Setoran Pajak (SSP),
5. E-Bupot: yakni layanan berupa bukti pemotongan pajak penghasilan.
6. E-PHTB (Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan): yaitu layanan online untuk memvalidasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB.
7. E-Objection: yaitu layanan surat keberatan elektronik.
8. E-SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut): yakni layanan permohonan SKTD bagi para pengusaha yang ingin melakukan impor atau penyerahan barang atau jasa kena pajak.
9. E-SKD (Surat Keterangan Domisili): yaitu layanan untuk membuat dokumen bagi wajib pajak luar negeri. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan keringanan pajak dan agar dikenai tarif PPh sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
10. E-Reporting: yaitu layanan untuk menyampaikan realisasi investasi sebagai salah satu syarat mendapatkan dividen atau penghasilan lain.
11. E-SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak): yakni surat untuk melaporkan objek pajak secara elektronik yang wajib diisi secara benar dan lengkap.
12. Info Konfirmasi Status Wajib Pajak: yaitu layanan yang digunakan untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan Domisili, pengajuan surat keterangan, Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN), dan lainnya.
13. Rumah Konfirmasi: yaitu layanan untuk mengonfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan DJP.
14. Portal Layanan: menu yang berisi berbagai layanan permohonan administrasi selain lapor dan bayar yang disediakan DJP Online.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Mulai dari pengertian, sejarah, fungsi, tugas, hingga layanan online yang dimiliki DJP. Semoga bermanfaat, ya.