DMO CPO Dinaikkan, Eksportir Wajib Pasok 450 Ribu Ton Minyak Goreng

Meski demikian, itu tak berarti jatah ekspor crude palm oil (CPO) bertambah. Kasan mengatakan, mulai 1 Februari 2023, jatah ekspor CPO yang berlaku saat ini masih menggunakan rasio 1:6 sedangkan sebelumnya, rasio yang berlaku 1:9.

Artinya, eksportir CPO yang memasok 1.000 ton ke dalam negeri, bisa mendapat jatah ekspor 6.000 ton. Meski begitu, ada insentif tambahan hak ekspor bagi pengusaha yang menyalurkan DMO dengan produk MinyaKita.

"Tetapi insentif DMO minyak kemasan bantal naik dari 1:1,3 menjadi 1:1,5, dan botol/pouch dinaikan dari 1:1,5 jadi 1:1,75. Angka pengali itu kalau salurkan DMO dalam bentuk MinyaKita maka hak ekspornya dikalikan 1,75. Kalau DMO-nya bentuk curah pengalinya hanya 1," tutur Kasan.

Tambahan insentif hak ekspor itu berlaku mulai hari ini, 7 Februari 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemendag, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir CPO saat ini. Hak ekspor yang didepositokan atau ditahan itu tidak dapat langsung digunakan. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pasokan CPO dalam negeri melalui pemenuhan DMO.

Eksportir baru bisa mencairkan deposito hak ekspor secara bertahap mulai 1 Mei, sesuai kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.

“Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO,” ujar Luhut dikutip dari keterangan resmi.

Meski begitu, Luhut mengatakan ada kelonggaran ekspor, di mana pelaksanaannya bisa lebih cepat apabila ada perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada.

Namun, hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO.