Drama Munaslub Kadin Indonesia, Arsjad dan Anindya Dibenturkan?

Selang sehari setelah pernyataan Eka, Munaslub Kadin Indonesia benar-benar dilaksanakan di Hotel St Regis Jakarta.

Dalam pengamatan IDN Times di lokasi kala itu, Munaslub turut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie; Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa; dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin Indonesia. Untuk demi kepentingan Kadin Indonesia lebih baik ke depan," kata Ketua Kadin Kepulauan Bangka Belitung, Thomas Jusman, saat ditemui di lokasi, Sabtu, 14 September 2024.

Mereka pun memastikan agenda Munaslub sudah sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. Bahkan, Ketua Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, menyatakan agenda tersebut sudah memenuhi kuorum.

"Dihadiri oleh peserta yang mayoritas yang kuorum (dihadiri) lebih dari 20 (perwakilan Kadin Provinsi)," ujar Bayu.

Sementara itu, Thomas belum mau berbicara banyak mengenai penyelenggaraan Munaslub hari itu. Dia meminta mengikuti prosesnya terlebih dahulu.

"Nanti diikutin aja nanti, lebih detail. Intinya memenuhi kuorum," ucap dia.

Anindya Novyan Bakrie pun kemudian terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia dalam Munaslub. Kontroversi yang mengiringi Munaslub tidak menjadi alasan bagi peserta yang hadir untuk menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid.

"Sudah selesai tadi, secara aklamasi dari 28 ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya)," kata Bamsoet selepas Munaslub.

Politikus Partai Golkar itu memastikan pemilihan Anindya sebagai ketua umum Kadin Indonesia yang baru tidak menyalahi AD/ART.

"Telah sesuai anggaran dasar," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Anindya yang karib disapa Anin itu pun menyatakan langkah pertamanya sebagai ketua umum Kadin Indonesia versi Munaslub adalah sowan ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dia berencana melaporkan hasil Munaslub yang digelar di The St Regis Jakarta.

"Ya pertama-tama tentu kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintahan Jokowi," kata Anin, usai Munaslub.

Dia juga berencana melakukan audiensi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

"Nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi, kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada Presiden terpilih dan Mas Gibran," ujarnya.

Sebagai mitra strategis, Kadin ingin memperkuat kerja sama dengan pemerintah, serta melibatkan Kadin daerah dan asosiasi dalam perumusan kebijakan lima tahun mendatang.

Menurut Anin, jaringan luas Kadin di daerah serta substansi dari asosiasi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat bagi dunia usaha.

"Teman-teman di asosiasi itu mempunyai substansi yang luar biasa sehingga juga nanti dalam membuat rancangan lima tahun ke depan kebijakan-kebijakannya bisa sesuai dengan sasaran yang diinginkan ole teman-teman di dunia usaha," tuturnya.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia pun langsung merencanakan kegiatan jumpa pers, untuk memberikan keterangan kepada awak media terkait hasil Munaslub.

Dalam undangan kepada IDN Times, konferensi pers tersebut akan dipimpin langsung Arsjad Rasjid selaku ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 hasil Munas di Kendari pada 2021.

Acara tersebut rencananya digelar di lantai 3 Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024) pukul 13.00 WIB.

"Sehubungan dengan itu, Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi akan memberikan pernyataan sikap, sekaligus mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara press conference yang akan dilaksanakan pada Minggu," tulis undangan atas nama Humas Kadin Indonesia.

Namun, drama pun terjadi jelang waktu konferensi pers lantaran pihak Kadin Indonesia yang berada di belakang Arsjad Rasjid mendapatkan penolakan untuk memasuki Menara Kadin. Berdasarkan pantauan IDN Times, Menara Kadin mendapatkan penjagaan dari sejumlah orang berkaus hitam.

Drama tidak berhenti di situ, sebab jelang konferensi pers dimulai, jurnalis TvOne pun dilarang meliput acara tersebut. Hal itu bermula ketika pengurus Kadin Indonesia sedang mempersiapkan kebutuhan konferensi pers. Jurnalis dari media nasional, termasuk TvOne yang hadir di Ruang Nisi 6 pun bersiap mengikuti jalannya konferensi pers.

Kemudian, secara tiba-tiba muncul suara seorang perempuan yang diduga pengurus Kadin Indonesia bertanya dengan lantang tentang keberadaan jurnalis TvOne.

"Apakah ada wartawan TvOne? Keluar dulu sebentar," kata dia.

Beberapa saat kemudian, jurnalis TvOne yang terdiri atas satu reporter dan satu kameramen masuk kembali ke ruangan dan membereskan peralatannya. Diketahui, TvOne merupakan media nasional milik Bakrie Group.

Arsjad sendiri mengaku dilarang menggelar konferensi pers di Menara Kadin. Hal itu membuat Arsjad mengalihkan lokasi konferensi pers ke Hotel JS Luwansa.

"Sebelumnya kami berencana mengadakan konferensi pers di lantai 3 gedung Menara Kadin Indonesia. Namun, sayang sekali pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan Kadin Indonesia," tutur Arsjad.

Dalam konferensi pers tersebut, Arsjad menyampaikan sikapnya terhadap kegiatan Munaslub yang digelar pada Sabtu. Dia menegaskan, Munaslub ilegal dan menyalahi aturan yang tercantum dalam AD/ART Kadin Indonesia.

"Kami ini sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St Regis Jakarta sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambilalih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku sesuai dengan dasar hukum yang ada. Kami menegaskan, tidak mengakui terjadinya Munaslub yang terjadi di hari Sabtu," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Arsjad juga menegaskan bakal mengambil langkah hukum atas gelaran Munaslub dan hasil di dalamnya.

"Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata dia.

Arsjad menjelaskan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia tengah melakukan investigasi atau penyelidikan, serta pengkajian atas dugaan pelanggaran AD/ART yang dilakukan dalam gelaran Munaslub.

"Dari hasil penyelidikan ini, kami yakin akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat, dokumen terkait persiapan Munaslub, keterlibatan individu dan kelompok-kelompok dalam lingkup Kadin," kata dia.

Di sisi lain, Presiden Direktur Indika Energy tersebut memastikan kondisi internal organisasinya baik-baik saja, setelah adanya Munaslub. Dia mengatakan, seluruh pengurus Kadin Indonesia tegak lurus, solid, dan tetap gotong royong untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan.

"Kembali kami tekankan Kadin Indonesia solid, bergerak maju tegak lurus pada undang-undang dan aturan hukum. Kami tidak akan terganggu dinamika yang terjadi, dan kami akan terus bergerak menjalankan amanat dari para pelaku usaha dengan sebaik-baiknya," tutur Arsjad.

Kadin Indonesia, sambung Arsjad, punya tugas membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Oleh karena itu, dia mengaku butuh semua pihak untuk kerja sama dan berkolaborasi serta gotong-royong mewujudkan hal tersebut.

"Kami tekankan bahwa Kadin Indonesia bukanlah milik orang perorangan, Kadin Indonesia milik bangsa dan pelaku usaha seluruh Indonesia, dari pemilik warung sampai pabrik, usaha ultramikro hingga industri dan buruh serta profesional," ujar dia.

"Untuk itu, saya selaku Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 mengajak seluruh anggota dan pengurus Kadin Indonesia untuk tetap solid dan tegak lurus mematuhi dan menegakkan aturan yang ada, untuk kemajuan organisasi serta dalam menjalankan program-program organisasi," sambung Arsjad.

Arsjad pun menekankan tidak ada urusan politik dan intervensi dari pihak manapun terkait digelarnya Munaslub. Menurut dia, Munaslub tersebut terjadi karena adanya perorangan atau sekelompok orang di dalam Kadin Indonesia yang ingin dirinya lengser dan digantikan Anin.

"Tidak ada urusan politik, tidak ada intervensi. Apa yang terjadi adalah ada perorangan segelintir kelompok yang mengadakan Munaslub ilegal," ujar dia.

Oleh karena itu, Arsjad menegaskan, hanya ada satu Kadin Indonesia, yakni yang ada di bawah kepemimpinannya dari hasil Munas di Kendari pada 2021.

"Kadin ini lahir atas Undang-Undang dan di situ ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022, yang menyatakan hasil Munas di Kendari," kata dia.

Meski begitu, Arsjad enggan menyebutkan siapa pihak yang terlibat gelaran Munaslub. Dewan Pengurus Kadin Indonesia disebut akan langsung menggelar rapat untuk membahas perihal Munaslub tersebut Minggu malam.

"Kita akan ada rapat malam ini (Minggu) juga, itu untuk membahas hal-hal semuanya, tapi yang penting juga bahwa prosesnya harus dengan proses yang baik, proses yang memang dilakukan oleh keorganisasian. Saya tidak akan intervensi, itu semuanya dilakukan secara independen," tutur Arsjad.

Selain itu, Arsjad juga membantah anggapan terkait sikap politiknya dalam Pemilu 2024 sebagai penyebab terjadinya Munaslub.

Diketahui, Arsjad memang sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Dia mengakui, ketika menerima tawaran menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, sempat cuti dari jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia. Hal itu bahkan disampaikannya kepada seluruh anggota dan pengurus Kadin Indonesia.

"Pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, bisa ditanyakan langsung pada teman-teman dari ketum-ketum daerah. Setiap langkah yang saya lakukan, selalu berkonsultasi dengan teman-teman kadin daerah dengan pengurus harian. Sampai akhirnya waktu itu harus yang, di mana saya, memutuskan untuk menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan," tutur dia.

Arsjad menambahkan, kala itu para anggota dan pengurus Kadin Indonesia memintanya tidak cuti dan tetap menjalankan tugas sebagai ketua umum. Karena hal itu disebut tidak melanggar AD/ART Kadin Indonesia.

"Waktu mau cuti, teman-teman sudah mengatakan pada saya tidak perlu karena betul sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak perlu cuti atau berhalangan hadir. Namun, saya putuskan, bilang, 'teman-teman, kita harus memperlihatkan good governance, bagaimana kita memastikan selalu memajukan good governance'," ujar Arsjad.

Pada saat Arsjad menolak Munaslub, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, justru mendukung gelaran Munaslub.

Supratman menegaskan, masalah yang terjadi di Kadin merupakan persoalan internal yang sudah diselesaikan dalam Munaslub.

"Ini kan urusan internal Kadin sebenarnya, dan sudah diselesaikan dengan keputusan Munaslub yang ada," ujar Supratman di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Supratman menyebut, penunjukkan Anin sebagai ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub merupakan kehendak mayoritas pengurus Kadin.

"Intinya, pemerintah pada prinsipnya, sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan. Dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Untuk itu, kata Supratman, pemerintah akan mengikuti keputusan hasil Munaslub yang disuarakan mayoritas pengurus Kadin.

"Pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," ujar dia.

Terkait hal tersebut, Supratman memastikan, bakal ada Keputusan Presiden (Keppres) guna meresmikan Anin sebagai ketua umum Kadin Indonesia yang baru.

"Ya pasti aturannya seperti itu, namun nanti kan semua Keputusan Presiden (Keppres) pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama?" kata Supratman yang ditunjuk Jokowi menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menkumham beberapa waktu lalu.

Diketahui, Keppres soal Ketua Umum Kadin Indonesia sudah ada yakni Keppres Nomor 18 Tahun 2022, yang isi utamanya adalah menetapkan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin Indonesia 2021-2026 dari hasil Munas di Kendari pada 2021.

Sejatinya, kisruh di tubuh Kadin Indonesia bukan pertama kali ini terjadi. Kisruh paling dekat terjadi saat Kadin Indonesia ingin menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 2021. Munas itu digelar untuk mencari pengganti Rosan Perkasa Roeslani dari kursi ketua umum.

Huru-hara terjadi berkaitan dengan pemilihan lokasi Munas yang kala itu bertepatan dengan pandemik COVID-19. Tercatat ada tiga provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Munas Kadin Indonesia 2021, yakni Kadin Jawa Timur, Kadin Bali, dan Kadin Kepulauan Riau. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan Munas Kadin Indonesia VIII digelar di Bali.

Namun, hal itu urung terjadi sebab Rosan sebagai ketua umum Kadin Indonesia kala itu justru memindahkan Munas ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain lokasi yang berubah, tanggal Munas juga ikut berganti dari semula 2-4 Juni 2021 menjadi 30 Juni-1 Juli 2021.

Usut punya usut, perpindahan lokasi Munas tersebut atas permintaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, karena berkaitan dengan pandemik COVID-19. Untuk diketahui, jelang Munas Kadin Indonesia 2021, Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa tinggi.

Perpindahan lokasi dan tanggal Munas didasarkan pada kekhawatiran pemerintah terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca-Munas di Bali. Alasan lainnya, Bali saat itu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi destinasi pertama di Indonesia yang akan membuka pintu gerbang wisatawan asing dengan konsep travel corridor arrangement atau TCA.

Adapun sebagai gantinya, Bali dipilih jadi lokasi gelaran pertemuan G20 pada 2022. Atas perpindahan lokasi dan jadwal Munas yang begitu tiba-tiba, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia kala itu, Suryani Motik, meminta agar Munas ditunda.

"Menyikapi Munas Kadin, kita sebenarnya semenjak lihat tren COVID naik, kita sudah inisiatif meminta Ketum dan penyelenggara untuk menunda munas yang dimulai dari kemarin untuk menunda konvensi," kata Suryani.

Selain itu, penolakan perubahan lokasi dan jadwal Munas juga disampaikan Kadin Jawa Timur yang kala itu dipimpin Adik Dwi Putranto. Mengutip ANTARA, Adik memprotes keputusan tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal bersama.

"Kadin Jatim merasa keberatan karena sejak awal sudah disiapkan di Bali dan keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," kata dia.

Namun, Rosan tetap pada permintaan pemerintah untuk menggelar Munas di Kendari pada 30 Juni 2021. Mengenai pro kontra pelaksanaan Munas, Rosan mengklaim akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Dia menyebut, peserta yang hadir diwajibkan melakukan tes PCR terlebih dahulu.

"Kendari bukan zona merah. Sehingga bisa dilaksanakan dan kita ikut aturan pemerintah, berapa banyak persentasenya dan semua yang datang di PCR. Bukan hanya tiap hari, tapi yang keluar dari lokasi itu kita antigen dan PCR. Dari jarak kita ikuti semua protokol kesehatannya," kata Rosan.

Tidak hanya itu, Rosan menerangkan Kadin Indonesia mencarter pesawat Garuda Indonesia sebagai alat transportasi peserta. Dengan begitu, tidak ada peserta yang berangkat sendiri-sendiri, guna mencegah penularan COVID-19.

"Untuk ke sananya, kami pun mencarter pesawat. Jadi tidak ada mereka pergi sendiri-sendiri. Kami carterkan semua pesawat Garuda. Jadi sebelum berangkat kita tes, kombinasi PCR dan antigen," ucap dia.

Adapun dalam Munas VIII tersebut, dua sosok yang tengah dalam pusaran kisruh Kadin Indonesia saat ini, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

"Keduanya (Arsjad dan Anindya Bakrie) setuju untuk dua-duanya menjadi ketua. Tapi bedanya, yang satu jadi ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu menjadi ketua umum Kadin Indonesia, rencananya itu Pak Arsjad," kata Rosan.

Rosan menyampaikan Presiden Jokowi juga mengapresiasi solusi terbaik di antara para pengusaha tersebut. Terkait Anindya yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Rosan pun mengapresiasinya.

"Saya dalam kesempatan ini sangat, sangat, sangat mengapresiasi Bapak Anindya Bakrie yang beliau 15 tahun sebagai wakil ketua umum, dan sangat memahami dinamika ini, sehingga beliau majunya sebagai ketua dewan pertimbangan," tutur Rosan.

Sementara, dalam kisruh Kadin sekarang ini, menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menunjukkan ada permasalahan serius di Kadin Indonesia. Dia melihat ada 'kudeta' Arsjad dari kursi kepemimpinan Kadin dan sarat kepentingan politik.

"Dalam hal 'kudeta' Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin melalui Munaslub, sangat kuat tercium aroma politik. Siapa pun dapat melihat dan merasakannya," ujar Anthony saat dihubungi IDN Times, Minggu (15/9/2024).

Anthony mengungkapkan aroma politik tersebut tercium nyata karena posisi Ketua Umum Kadin sebelumnya, Rosan Roeslani, aman saja saat terlibat tim sukses Jokowi pada Pilpres 2019.

"Rosan Roeslani saat itu juga terlibat di tim sukses Jokowi pada kampanye Pilpres 2019 aman-aman saja, tidak pengaruh pada masa jabatannya. Tidak dimunaslubkan," katanya.

Sebaliknya, Rosan bahkan diberikan hadiah menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, dan kemudian Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua itu dimungkinkan karena Jokowi menang Pilpres 2019.

"Sedangkan Ganjar Pranowo yang didukung Arsjad Rasjid sebagai Ketua Timses, kalah dalam Pilpres 2024. Maka itu, Arsjad Rasjid langsung dikudeta," ujar Anthony.

"Alasan bahwa Arsjad Rasjid telah melanggar AD/ART Kadin tidak masuk akal dan mengada-ada. Karena hal tersebut tidak berlaku bagi Rosan Roeslani yang menjadi Timses Jokowi pada 2019," imbuhnya.

Diketahui, Arsjad Rasjid pada pemilihan sebagai ketua umum Kadin Indonesia sebelumnya disokong orang-orang dekat Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia dan Muhamad Luthfi. Bahlil saat itu menjabat Menteri Investasi dan Lutfi sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju.

Seperti dilansir ANTARA, Bahlil dan Luthfi hadir langsung saat Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk itu mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Kadin 2021-2026. Posisi tersebut kosong karena ketua umum Kadin sebelumnya, Rosan Roeslani, ditunjuk menjadi Dubes RI untuk AS.

Deklarasi yang digelar di Hutan Kota, Plataran, Senayan, Jakarta, 26 Maret 2020 itu juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Lutfi dalam keterangannya menyampaikan dukungan kepada Arsjad yang disebutnya sebagai sosok panutan.

"Saya melihat Indika dari permulaan berusaha, sampai menjadi perusahaan yang menggurita sampai ke mana-mana, perusahaan yang menjadi acuan dunia usaha di Indonesia," kata Lutfi, saat itu.

Dukungan penuh juga disampaikan Bahlil yang pernah menjabat Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) 2015-2019.

“Positioning saya jelas, saya mendukung Arsjad. Saya akan perjuangkan sampai menang jadi Ketum Kadin Indonesia periode selanjutnya yang akan menggantikan Bang Rosan. Pesan saya satu, ikuti apa yang dilakukan Bang Rosan,” kata Bahlil.

Selain Arsjad Rasjid, Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindya Bakrie juga saat itu dikabarkan mengincar sebagai kandidat ketua umum Kadin 2021-2026.