Jakarta, IDN Times - Ekonom menilai dualisme kepemimpinan dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri.
Dualisme kepengurusan ini terjadi pasca muncul Musyawarah Nasional Luar Biasa yang menetapkan Anindya Novyan Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum. Sementara, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyatakan dualisme yang terjadi di Kadin tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Pemerintah, ditegaskan Piter, harus bertindak serta dilarang berpihak ke satu kubu.
"Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," kata Piter dikutip dalam pernyataannya, Jumat (20/9/2024).
Selama ini, menurut Piter, Kadin kerap dijadikan kendaraan politik oleh para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Menurutnya, polemik kepengurusan Kadin baru-baru ini tidak lepas dari kepentingan politik, yang melibatkan organisasi pengusaha.
Paling realistis, menurutnya, adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama-sama mundur selangkah. Dalam hal ini, Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub, sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan menghentikan proses hukum.
"Kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan-jangan itu klaim sepihak," katanya.
Menurut Piter, kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan pemerintah.
Maka itu, kredibilitas pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, maka akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan Kadin berperan sebagai jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal serta membantunya dalam perizinan usaha dan insentif melalui interaksi dengan pemerintah. Namun, dengan adanya dualisme ini, investor dan pengusaha mungkin kebingungan dalam menentukan pihak mana yang harus dijadikan mitra.
"Hal ini berpotensi memperlambat masuknya investasi, terutama asing, karena ketidakjelasan dalam mencari mitra lokal," tutur Bhima.
Kadin yang seharusnya menyuarakan aspirasi pengusaha justru terlihat lebih terlibat dalam kepentingan politik, mencerminkan iklim usaha di Indonesia yang kurang baik, dan membuat investor enggan menanamkan modal.
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Himawan, mengatakan polemik kepemimpinan di internal Kadin akan berdampak langsung terhadap aktivitas investasi asing.
"Sebab, asing membutuhkan kepastian agar tidak salah melakukan kesepakatan bisnis," kata dia.