Duh! Penerimaan Pajak Diprediksi Kurang Rp87 Triliun

23 Agu 2021, 19:39 WIB

Ilustrasi Penerimaan Pajak. (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp1.142,5 triliun, atau 92,9 persen dari target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak akan kurang Rp87,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu penyebabnya adalah penyebaran COVID-19 varian Delta pada kuartal III-2021.

"Penerimaan pajak diperkirakan akan lebih rendah dari target dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat terutama akibat varian Delta yang pengaruhnya akan muncul di semester II, yaitu kuartal III. Karena dia mulainya di Juli, Agustus, ini mungkin akan terpukul karena varian Delta, dan kita perkirakan penerimaan pajak kita akan terefleksikan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang disiarkan virtual, Senin (23/8/2021).

1. Penerimaan pajak masih rendah karena pemerintah masih sebar insentif

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat) (2020)

Dia melanjutkan, penerimaan pajak tahun ini masih rendah karena pemerintah masih memberikan sederet insentif. Misalnya saja insentif untuk bidang kesehatan, sehingga pemerintah kehilangan penerimaan Rp3,64 triliun,

"Untuk perpajakan di bidang kesehatan, terutama pajak DTP dan non DTP untuk pengadaan vaksin, PCR, masker, dan obat-obatan terutama obat-obatan yang berhubungan dengan COVID-19," ucap dia.

Kemudian juga insentif PPh pasal 21 yang dinikmati oleh 90.858 pemberi kerja, sehingga pemerintah kehilangan Rp1,63 triliun. Lalu, insentif PPh pasal 22 yang dinikmati oleh 15.989 wajib pajak (WP), sehingga pemerintah kehilangan Rp13,03 triliun. Tak lupa juga insentif PPh pasal 25 yang dinikmati oleh 69.654 WP, sehingga pemerintah kehilangan Rp19,31 triliun.

Selanjutnya, restitusi PPN yang dinikmati 1.564 WP, sehingga pemerintah kehilangan Rp2,79 triliun.

"Penurunan WP badan dinikmati oleh seluruh WP badan, itu berarti kita kehilangan Rp6,48 triliun. UMKM PPh final ditanggung pemerintah, Rp380 miliar," tutur dia.

Lalu ada juga insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan, dan insentif PPnBm untuk kendaraan bermotor.

"Insentif PMK 21 terutama untuk PPN DTP perumahan, itu mencapai 4.690 pembeli, atau Rp160 miliar dari 709 penjual. Dan yang cukup populer adalah PPN DTP untuk kendaraan mobil dari 5 penjual, omzetnya mereka mendapatkan, atau konsumen mendapat hampir Rp1 triliun, Rp930 miliar PPN DTP," ucap dia.

2. Penerimaan perpajakan semester I-2021 tumbuh, tapi belum normal

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Di semester I-2021 ini, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan mencapai Rp680 triliun atau tumbuh 8,8 persen dari realisasi pada semester I-2020. Namun, menurut Sri Mulyani realisasi itu belum normal. Bahkan, dia menyebutkan kondisi itu menggambarkan perekonomian Indonesia belum sehat.

"Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari penerimaan pajak itu belum normal karena memang ekonomi kita masih belum sembuh sama sekali," tutur Sri Mulyani.

3. Instrumen pajak masih digunakan untuk dongkrak ekonomi

Ilustrasi uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani mengatakan penerimaan dalam APBN 2021 memang diproyeksi lebih baik daripada 2020. Namun, dia mengatakan instrumen pajak dan perpajakan masih digunakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi.

"Meskipun kelihatan APBN penerimaan mengalami pemulihan, sebenarnya kita tetap menggunakan pajak dan perpajakan itu sebagai instrumen pemulihan. Belum secara full untuk collection, jadi insentif itu tetap kita berikan," tutur dia.