Duh, Ratusan Karyawan Smelter Timah di Babel Dirumahkan

28 Mar 2024, 15:12 WIB

ilustrasi timah (pexels.com/Nico Brüggeboes)

Jakarta, IDN Times - Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan ratusan karyawan smelter timah harus dirumahkan. Langkah ini ditempuh perusahaan karena operasional pengolahan bijih timah terganggu.

"Saat ini ratusan karyawan smelter dirumahkan, dampak tidak beroperasinya perusahaan smelter tersebut," ungkap Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Babel Elis Gani di Pangkalpinang, Rabu (27/03/2024) dikutip dari ANTARA Babel.

Elis juga menjelaskan kondisi sektor pertimahan di Kepulauan Babel mengalami kemerosotan. Hal itu dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia tersebut.

1.Ancaman PHK membayangi

Ilustrasi PHK karyawan (Pixabay)

Menurut dia, kemerosotan produksi dan ekspor timah ini dapat melahirkan ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri sektor pertimahan.

"Saat ini memang belum banyak kasus PHK di industri timah ini, namun demikian jika operasional smelter ini tidak berjalan tentu sudah banyak pekerjanya dirumahkan," ungkap Elis.

2.Angka pengangguran di Babel dapat meningkat

Pixabay.com

Akibat perusahaan pengolahan bijih timah di Babel banyak yang tidak beroperasi, jumlah pengangguran di daerah Babel pun terancam meningkat.

"Kondisi pertimahan saat ini cukup mengkhawatirkan, karena dapat membuka pintu pengangguran semakin terbuka lebar," ujarnya.

3.Sektor perdagangan dan pertanian jadi sektor dengan penyerapan lapangan pekerjaan tertinggi

Perkebunan Lada Bangka belitung (Antara News)

Menurut data lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Babel pada 2023, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor tertinggi yang menyerap tenaga kerja dengan 23,13 persen atau mencapai 16.909 orang.

Sektor pertambangan dan penggalian sebesar di posisi kedua dengan 19,61 persen. Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran 16,96 persen, industri pengolahan 7,66 persen, dan administrasi pemerintahan 6,29 persen. Adapun sektor akomodasi dan makan minum 5,54 persen, konstruksi 4,46 persen, dan jasa pendidikan 4,21 persen.

"Jasa lainnya 3,49 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,38 persen, pengangkutan dan pergudangan 1,96 persen," ujarnya.