Ekonom Khawatir Minyak Goreng Bersubsidi Berujung Penimbunan

13 Jan 2022, 06:35 WIB

Ilustrasi warga mengantre minyak goreng (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana untuk meluncurkan minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.000 per liter. Hal itu diharapkan bisa membuat masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau di tengah kenaikan harga yang terjadi belakangan ini.

Namun, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dhenny Yuartha Junifta meragukan efektivitas minyak goreng bersubsidi tersebut terhadap masyarakat di akar rumput.

Hal itu bergantung bagaimana cara pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng subsidi tersebut agar tepat sasaran.

"Menurut saya pada jangka pendek mungkin dampaknya akan bergantung bagaimana subsidi tersebut bisa terlalokasikan dengan optimal dan efektif karena ketika subsidi itu hanya justru menimbulkan penimbunan dan berujung pada distribusi yang nggak lancar itu saya rasa nggak akan efektif," tutur Dhenny, kepada IDN Times, Rabu (12/1/2022).

1. Pemerintah punya PR dalam mendistribusikan minyak goreng bersubsidi

Sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/1/2022). (ANTARA FOTO_Muhammad Iqbal)

Pemerintah pun kemudian dituntut agar bisa mengalokasikan minyak goreng bersubsidi tersebut ke pihak yang memang menjadi target sasaran.

Tak heran jika kemudian Dhenny menyatakan hal tersebut sebagai PR cukup besar bagi pemerintah mengingat potensi penimbunan segala hal bersubsidi cukup besar terjadi di republik ini.

"Ada kemungkinan ya pengusaha-pengusaha besar itu menimbun minyak goreng sehingga sama saja itu nggak akan berpengaruh. Efektivitas ini bukan dari sisi nominal, melainkan efektivitas penyaluran dan distribusi karena saya melihat 70 produsen yang kerja sama untuk subsidi ini mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah, ini yang nanti bisa memengaruhi efektivitas subsidi tersebut," kata dia.

2. Pemerintah bisa gunakan channel kuota

Warga antre saat operasi pasar minyak goreng kemasan murah di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (12/1/2022). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Dhenny kemudian menambahkan, pemerintah sebetulnya bisa meningkatkan efektivitas minyak goreng bersubsidi tersebut menggunakan channel kuota.

Channel kuota itu kemudian bisa dengan efektif terlaksana memakai integrasi pasar yang salah satunya lewat ritel modern.

"Jadi, alokasi-alokasi minyak goreng subsidi bisa pakai itu karena potensi penimbunan bisa rendah di situ. Saya lihat kerja sama ritel modern ini sepertinya mulai akan dilakukan pemerintah dan saya rasa ini satu hal bagus untuk menekan penimbunan tadi," ujar Dhenny.

3. BPDPKS mengucurkan anggaran Rp3,6 triliun untuk minyak goreng bersubsidi

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman (zoom/BPDPKS)

Sebelumnya diberitakan, subsidi minyak goreng diberikan menggunakan dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp3,6 triliun.

"Komite Pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran Rp3,6 triliun. Kemudian BPDPKS juga dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/1/2022).

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan dana untuk subsidi minyak goreng tersebut tersedia. Adapun dana itu akan digunakan untuk memberi subsidi atas selisih harga dari minyak goreng kemasan yang akan dijual ke pasar-pasar dengan harga Rp14 ribu per liter. Dana tersebut disediakan untuk subsidi 1,2 miliar liter minyak goreng.

"Alhamdulillah kondisi ketersediaan dana BPDPKS untuk bisa danai program ini Insya Allah bisa dilakukan sampai dengan 6 bulan ke depan," ucap Eddy.