Jakarta, IDN Times - Kebijakan lockdown menjadi dilema pemerintah saat ini. Menurut Ekonom Chatib Basri, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi.
"Apabila lockdown, makanan harus dikirim ke rumah. Lalu siapa yang distribusi? Kan harus ke semua rumah. Makanan, kegiatan produksi, semua harus disediakan. Gak semudah bayangan kita," ungkap Chatib dalam live Instagram bersama IDN Times.
Menurut Chatib, kebijakan lockdown memang akan mengurangi penyebaran virus corona. Namun, itu bukan hal yang mudah. Kebijakan yang dilakukan di negara lain belum tentu cocok diaplikasikan di Indonesia.
"Kalau gak lockdown, penyebaran akan cepat. Ekonomi akan mandek juga. Ini dilema, jadi harus dipikirkan masak-masak. Resourcesnya punya gak? Sampai sekarang pemerintah memutuskan social distancing. Korea Selatan itu berhasil karena warganya patuh pada social distancing, kalau gak terpaksa banget, ya, stay at home," ujarnya.
Agar krisis 1998 tak terulang, lanjut Chatib, harga pangan jadi hal terpenting yang harus dijaga. Bila harga makanan terjangkau, masalah ekonomi bisa cukup teratasi.
"Itu (harga makanan) yang menimbulkan persoalan sosial. Krisis 98 dan lockdown itu implikasinya sangat besar. Kalau gak lockdown, penyebarannya bisa sangat cepat. Ini yang jadi dilema saat ini. Social distancing juga hanya akan efektif kalau masyarakat disiplin," kata Chatib.
Dalam jangka pendek, kata Chatib, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi COVID-19 terutama pada rumah sakit dan tenaga medis. Kebijakan social distancing memang baik, namun tidak semua orang bisa menerapkan work from home atau kerja dari rumah.
"Industri manufaktur gak bisa WFH, misal pekerja pabrik. Bikin baju kan gak bisa online. Pasti akan ada sektor-sektor yang kena, imbasnya akan layoff," kata Chatib.
Agar para pekerja bisa bertahan, lanjutnya, pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai atau cash transfer. Kemudian, ada sosial proteksi seperti social distancing. Langkah terakhir adalah memberikan relaksasi agar perusahaan tidak terbebani kredit.
"Pemerintah harus fokus ke tiga itu, baru dorong agar ekonomi bisa pulih," katanya.