Endus Penguasa Pasar Atur Harga Minyak Goreng, KPPU Panggil 4 Produsen

05 Mar 2022, 21:55 WIB

IDN Times/Yogi Pasha

Jakarta, IDN Times - Persoalan komoditas minyak goreng semakin kompleks, mulai dari kebijakan harga eceran hingga berujung kelangkaan stok di masyarakat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya praktik oligopoli alias penguasaan pasar oleh segelintir pihak dalam persoalan melonjaknya harga minyak goreng.

"Kajian KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng. Karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng, CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar, dikuasai oleh empat produsen," tulis KPPU di laman resminya, Jumat (4/3/2022).

Hal ini merupakan hasil kajian KPPU mengenai persoalan lonjakan harga minyak goreng. Kajian tersebut difokuskan pada dua sisi, yakni apakah kenaikan harga disebabkan adanya kebijakan pemerintah atau terdapat perilaku antipersaingan oleh pelaku usaha.

Apa saja hasil temuan KPPU dan apa langkah selanjutnya?

1. Harga minyak ditentukan segelintir produsen yang menguasai pasar

ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Alfi Ramadana)

KPPU mengungkapkan harga minyak goreng Indonesia ditentukan oleh segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Deputi Kajian dan Advokasi KPPU RI Taufik A menyebut harga minyak goreng tidak bisa ikut turun saat harga CPO dunia turun, lantaran pasar minyak goreng di Indonesia terkonsentrasi atau terjadi oligopoli.

"Jadi ini menjadi concern bagi KPPU sendiri dan ini akan berdampak pada pembentukan harga di pasar. Harga ditentukan oleh produsen yang dominan tersebut," ujar Taufik dalam diskusi mengenai minyak goreng yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Hanya ini menyebabkan rigiditas harga minyak goreng terhadap harga CPO yang fluktuatif. Artinya, meskipun harga minyak mentah (CPO) dunia turun, harga minyak goreng di Indonesia tidak akan terpengaruh.

2. Ada indikasi harga serempak pada akhir tahun lalu

Infografis Gonta-Ganti Kebijakan Minyak Goreng (IDN Times/Aditya Pratama)

KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022.

Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat.

3. KPPU lakukan pemanggilan produsen terkait

Ilustrasi stok minyak goreng (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Untuk itu, KPPU memanggil tiga produsen minyak goreng, sejak Jumat (4/2/2022). Dari tiga panggilan yang dialamatkan KPPU kepada produsen, dua diantaranya dijadwalkan ulang di pekan depan.

"Pemanggilan guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng," tulis KPPU.

Berbagai pemanggilan tersebut akan mendalami secara detil berbagai informasi awal terkait produsen, serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri minyak goreng.

Kemudian, KPPU akan melihat konstruksi perilaku anti persaingannya, khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang.

"Jika telah ditemukan minimal satu alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum kepada proses penyelidikan."