Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir membenarkan rencana penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 10 persen. Erick mengatakan, rencana itu akan dinegosiasi saat kontrak tambang Freeport berakhir.
“Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong,” kata Erick dalam acara ramah-tamah dengan media, Rabu (3/5/2023).
Erick mengatakan, penambahan porsi saham itu bisa mendongkrak pendapatan negara, beserta pajak dan juga dividen. Saat ini, rencana itu masih dinegosiasi dengan pihak-pihak terkait.
“Nambah saham buat negara supaya, kembali kalau, nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ujar Erick.
Adapun penambahan porsi saham itu termasuk dalam tiga permintaan yang diajukan Kementerian BUMN kepada Freeport. Selain saham, permintaan yang diajukan ialah penambahan direksi Freeport dari putra Papua.
“Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah mint ke Freeport menambah satu direktur dari putra daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok,” tutur Erick.
Permintaan lainnya ialah komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, dan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.
“Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” kata Erick.
Adapun PT Freeport sendiri mengantongi izin tambang hingga 2041 mendatang. Artinya, Freeport masih punya waktu sekitar 18 tahun untuk beroperasi di Indonesia.
Saat ini, kepemilikan saham pemerintah di Freeport ialah sebesar 51 persen. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan dengan rencana penambahan itu, pemerintah berharap kepemilikan sahamnya naik menjadi 61 persen.
"Saya kasih bocoran, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I 2023, Jumat (28/4/2023).