Erick Thohir Geram Garuda Indonesia Sewa Pesawat Kemahalan

Semua kebijakan, lanjut dia harus melalui bisnis proses, ada hitung-hitungan bisnisnya dan pertanggungjawabannya. Untuk itu dilakukanlah transformasi bisnis di BUMN.

"Artinya ada bisnis proses yang salah yang harus dikoreksi dan harus dilakukan. Bukan karena suka dan tidak suka," tutur Erick.

Dia menegaskan bahwa BUMN menyangkut dengan keuangan negara. Oleh karenanya harus dilakukan bisnis proses yang transparan. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi masalah di kemudian hari.

"Jangan sampai kebijakan hari ini dipertanyakan di tahun-tahun mendatang. Karena pada saat ini dengan situasi yang tidak relevan kita harus mengambil posisi sebagai BUMN. Saya juga tidak mau kita mengambil keputusan tanpa bisnis proses," ujarnya.

Imbas dari bisnis proses yang salah di masa lalu akibatnya Garuda Indonesia kesulitan untuk memberikan harga tiket yang kompetitif. Maskapai pelat merah itu tak memiliki banyak ruang untuk menurunkan harga tiket.

"Ketika harga tiket pesawat mahal ya Garuda-nya gak bisa karena tidak di-maintenance (pelihara) dengan baik, harus masuk PKPU gitu. Ya gimana? isi pesawat harus terisi 120 persen, duduk di sayap? kan gak mungkin," tambahnya.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengatakan bahwa tata kelola perusahaan di tubuh Garuda memang buruk.

Salah satu bukti buruknya tata kelola perusahaan adalah biaya sewa pesawat yang ternyata empat kali lipat lebih tinggi dari tarif rata-rata internasional.

"Dan ini juga menyebabkan kontrak-kontrak dengan lessor Garuda ini cukup tinggi dibandingkan dengan airline-airline lain. Bahkan, data dari Bloomberg menyampaikan bahwa kalau kita bandingkan rental cost dibandingkan revenue-nya Garuda masuk yang terbesar. Aircraft rental cost dibagi revenue mencapai 24,7 persen, empat kali lipat dari global average," ujarnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang digelar virtual kemarin, Selasa (9/11/2021).