Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah suntikan modal kepada BUMN senilai Rp7,88 triliun. Hal itu disampaikan Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
"Jadi ini kita coba dorong, jadi mohon kalau dari Komisi VI berkenan membantu mendorong tambahan yang Rp7,88 dari PNM (penyertaan modal negara) maupun dari investasi," kata Erick, Kamis (8/9/2022).
Erick menjelaskan ada 6 BUMN yang membutuhkan tambahan modal dari negara pada 2023 senilai Rp7,88 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan mendukung keberlangsungan perusahaan pelat merah.
Namun Kementerian Keuangan baru menyetujui 4 BUMN untuk mendapatkan PMN pada tahun depan yang totalnya Rp41,31 triliun. Sedangkan PMN yang diajukan adalah Rp67,82 triliun untuk 10 BUMN.
BUMN yang masih membutuhkan PMN pada 2023, yakni Indonesia Financial Group (IFG). Total kebutuhannya adalah sebesar Rp6 triliun, ditujukan untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo demi melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki rating internasional. Perusahaan ingin melakukan penguatan kapasitas bisnis.
PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan tambahan PMN sebesar Rp1,66 triliun untuk meneruskan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Selanjutnya InJourney membutuhkan PMN Rp 1,4 triliun. PMN sebesar itu dinilai kritikal bagi holding BUMN Pariwisata ini, untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori, pemenuhan ekuitas di KEK Sanur, serta pengembangan integrasi infrastruktur IT InJourney.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga membutuhkan sokongan sebesar Rp1 triliun. PMN ini ditujukan untuk setoran modal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan penguatan keuangan PT KAI.
Terakhir PMN untuk ID Food butuh tambahan Rp520 miliar pada 2023. PMN yang diajukan Erick untuk holding BUMN pangan untuk melakukan investasi dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.
Erick meminta Kementerian Keuangan memberikan PMN sesuai dengan yang diajukan. Sebab, seluruh PMN itu bertujuan untuk menjalankan seluruh kebijakan serta proyek yang merupakan kepentingan pemerintahan sendiri.
Erick mengungkit bahwa dividen yang diberikan BUMN kepada negara terus meningkat setiap tahunnya.
"Argumentatif kami kepada Kementerian Keuangan bahwa dividen kita, kita tidak bicara pajak dan PNBP yang nilainya hampir Rp1.198 triliun dalam 3 tahun terakhir dan khususnya buat dividen kita ada kenaikan," kata Erick.
Erick mengatakan total dividen yang diberikan BUMN terhadap pemerintah pada tahun anggaran 2022 sudah mencapai Rp39,7 triliun, naik hingga Rp3,3 triliun dari total target dalam Undang-undang APBN Nomor 6 Tahun 2021 sebesar Rp36,4 triliun.
"Kita optimistis di 2024 akan lebih dari Rp43 triliun, jadi ada kenaikan berjenjang. Ini yang kemarin kita coba bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan, bila memungkinkan cadangan investasi itu didapatkan yang Rp5,7 triliun," kata Erick.
Bukan hanya dividen yang terus meningkat, Erick menjabarkan bahwa laba bersih BUMN juga terus mengalami pertumbuhan, serta total rasio utang yang terus menurun.
Pada 2020, laba bersih BUMN hanya Rp13 triliun, kemudian pada 2021 tumbuh menjadi Rp125 triliun. Pendapatan usaha juga naik dari Rp1.930 triliun menjadi Rp2.292 triliun, aset dari Rp8.312 triliun menjadi Rp8.978 triliun.
Selanjutnya utang pendanaan terhadap investasi tertanam pun turun dari 38,60 persen menjadi 36,20 persen, serta utang pendanaan terhadap EBITDA dari 4,26 persen menjadi 3,37 persen.
"Kita dividen terus meningkat dan laba bersih kita terus meningkat dan toh rasio utang terus kita tekan untuk menurun dan kepentingan yang kita usulkan itu konsisten dengan kebijakan dari pada pemerintah secara menyeluruh," tambah Erick.