Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Rp33,34 Miliar untuk Renovasi

03 Jun 2021, 15:53 WIB

IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar. Dia juga mengusulkan adanya pagu indikatif Kementerian BUMN pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp208,24 miliar.

Hal itu disampaikan Erick kepada Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja (raker) pada Kamis (3/6/2021).

"Hari ini kami juga mengusulkan kepada pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati bila dimungkinkan mohon dukungan penambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar," ungkap Erick.

1. Penambahan anggaran sebagian besar untuk perbaikan gedung Kementerian BUMN

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Erick menambahkan, usulan tambahan anggaran tersebut bakal digunakan pihaknya untuk perbaikan gedung Kementerian BUMN.

"Adapun kalau kita melihat, sebagai catatan terbesar memang gedung yang sekarang kami tempati sendiri kan sudah cukup tua karena itu memang kita mengusulkan ada tambahan perbaikan di gedung," katanya.

Perbaikan pertama, lanjut Erick adalah untuk lift barang dengan nilai hingga Rp2 miliar. Kemudian, pemasangan panel surya di atap gedung Kementerian BUMN seperti arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo senilai Rp6 miliar.

"Yang lainnya sendiri untuk smart building yaitu Rp14,1 miliar. Bagaimana kita ingin mengimplementasikan building jadi automation di situ ada counter energy management dan pengembangan sistem integrasi untuk peningkatan IOT. Jadi ini kita mau air bersih semua juga dijadikan satu sistem," papar dia.

Berikutnya anggaran senilai Rp8,2 miliar yang bakal digunakan untuk pembangunan atau pembuatan aplikasi Project Management Offcie dan Portfolio Management.

2. Erick juga mengusulkan penambahan pagu indikatif Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Lobi Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Selain mengusulkan penambahan anggaran, Erick juga mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI untuk menetapkan pagu indikatif Kementerian BUMN pada Tahun Anggaran (TA) 2022.

"Saya ingin menyampaikan mengenai pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 Kementerian BUMN di mana sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 29 April 2021 bahwa pagu indikatif TA 2022 Kementerian BUMN ditetapkan Rp208,2 miliar," tutur Erick.

3. Pagu indikatif TA 2022 lebih rendah dari 2021

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Usulan pagu indikatif TA 2022 memiliki besaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan TA 2021.

Menurut Erick, pada TA 2021, pagu indikatif Kementerian BUMN adalah sebesar Rp244,8 miliar atau 85,06 persen. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa anggaran Kementerian BUMN dari 2020 ke 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan.

"Adapun, kalau kita lihat dari tahun ini Rp208,24 miliar dibagi menjadi dua program satu program dukungan Rp152,98 dan program pengembangan dan pengawasan Rp55,26 miliar," katanya.