Facebook Ancam Blokir Warga Australia yang Mau Unggah Tautan Berita

Ihwal perseteruan ini bermula dari keinginan pemerintah Australia untuk membuat arena yang sejajar antara perusahaan media lokal dan raksasa teknologi asing. Berdasarkan laporan, industri media di negara itu kesulitan bersaing dalam hal iklan baik dengan Facebook maupun Google.

Ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang yang sekarang lebih sering mengonsumsi berita dari media sosial dan mesin pencarian. Apalagi semakin banyak yang menggunakan aplikasi Facebook, Instagram, dan Google untuk berjejaring, serta pada saat bersamaan mendapatkan informasi.

Australia mengaku khawatir dengan dominasi Facebook dan Google yang memperoleh pendapatan, salah satunya dari berita-berita yang diproduksi oleh jurnalis lokal. Namun, mereka justru tidak bisa mendapatkan keamanan kerja. Misalnya, pada Mei, News Corp. milik taipan media Rupert Murdoch harus memecat lebih dari 100 jurnalisnya.

Executive Chairman News Corp Australasia Michael Miller pun menuding Facebook dan Google berperan dalam hal ini.

"Masa saat platform-platform teknologi menunggangi konten orang lain secara cuma-cuma akan berakhir," ujarnya. "Mereka mendapatkan banyak keuntungan dengan memakai konten berita yang dibuat oleh orang lain dan sekarang waktunya mereka berhenti membantah kebenaran fundamental ini," lanjut Miller.

Facebook pun merespons niat Australia lewat blog pada Senin (31/9/2020). Menurutnya, wacana itu tidak adil dan memungkinkan perusahaan media memberlakukan biaya sesuka hati. Oleh karena itu, Facebook mengancam akan memblokir warga Australia dari membagikan tautan berita.

Salah satu media sosial yang paling banyak dipakai orang di seluruh dunia itu sedang merancang detailnya.

"Keputusan ini kami buat dengan berat hati," ujar Vice President Facebook untuk Kemitraan Berita Global, Campbell Brown. "Hanya ini jalan untuk melindungi hasil akhir yang akan merugikan, bukan membantu perusahaan media Australia."

Google juga tidak sepakat dengan langkah Australia. Mel Silva selaku Managing Director Google Australia dan Selandia menulis lewat surat terbuka, bahwa itu justru akan berdampak negatif terhadap arus informasi yang akan dikonsumsi publik.

Ia berpendapat, jika undang-undang itu disetujui oleh parlemen, maka Google Search dan YouTube akan berubah drastis serta lebih buruk. Ia menambahkan, layanan gratis yang selama ini dinikmati oleh warga Australia akan menimbulkan hasil yang tidak baik.

Menurut Facebook, yang akan rugi dari keputusan tersebut adalah perusahaan media itu sendiri. Facebook beralasan, platformnya telah menghasilkan 2,3 miliar klik dari News Feed ke situs-situs berita Australia selama lima bulan pertama pada 2020. 

Sementara, Brown mengaku pihaknya tidak akan terlalu merugi sebab itu hanya berdampak kecil terhadap bisnis inti Facebook dan Instagram.

Australia tidak sendiri dalam perseteruan melawan raksasa teknologi dunia yang semakin berperan besar di kehidupan masyarakat. Beberapa pemerintahan di dunia mengaku khawatir bahwa Facebook dan Google menyerobot lebih banyak uang dari iklan, padahal ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan media untuk menggaji para wartawan mereka.

Pemerintah juga berpendapat media sosial berdampak negatif terhadap kualitas jurnalistik, di mana banyak berita yang viral adalah yang memantik emosi dan memecah-belah semata. Akibatnya, perusahaan-perusahaan media lebih suka jalan singkat dengan memenuhi permintaan tersebut, lalu mengorbankan konten yang lebih berbobot.