Fakta-Fakta PT Sritex, Juara Ekspor Garmen-Tekstil yang Resmi Pailit

Sritex awalnya hanya berupa kios dagang tradisional di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Usahanya kemudian berkembang jadi pabrik tekstil dan garmen, diawali dengan pendirian pabrik tenun pertamanya pada 1982.

Pada 1994, Sritex mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah North Atlantic Treaty Organization (NATO). Mereka mengantongi sertifikat dari organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara itu. Pesanan dari negara lain pun berdatangan.

Pada 1998, Sritex bahkan lolos dari krisis ekonomi. Dengan melayani berbagai pesanan ekpor itu, bisnis mereka makin berkembang hingga tujuh kali lipat dibandingkan pada 1992.

Sritex memproduksi kebutuhan tekstil militer di sekitar 30 negara. Seperti Amerika, Jerman, Inggris, Australia, Swedia, Belanda, Norwegia, Saudi Arabia, hingga Tanah Air.

Sritex juga memproduksi rompi antipeluru, seragam antiradiasi hingga tali senjata dan pelindung tubuh untuk militer, serta pakaian untuk berbagai merk dunia.

Berdasarkan data RTI, mayoritas saham dimiliki oleh PT Huddleston lndonesia yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 396, RT 01 RW 08, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Perusahaan tersebut memiliki 59,0 persen saham.

Kemudian Direktur Utama Sritex lwan Setiawan Lukminto dan Wakil Direktur Utama lwan Kurniawan Lukminto memiliki masing-masing sebanyak 106.600.884 saham atau setara 0,52 persen. Sisanya dimiliki publik 40 persen.

Pada akhir 2020, Sritex sempat menjadi sorotan di masyarakat karena disebut terlibat dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) yang belakangan berujung kasus korupsi dengan tersangka Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Nama Sritex muncul dalam pemberitaan Majalah Tempo tentang kasus tersebut.

Laporan itu menyebut Sritex direkomendasikan putra Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming, untuk menjadi penyedia tas kemasan sembako dalam program bantuan sosial (bansos) tersebut.

Namun, Sritex membantah hal itu. Dalam pernyataan melalui pesan singkat kepada IDN Times, 21 Desember 2020, Head of Corporate Communication Sritex Joy Citradewi mengatakan Gibran tidak merekomendasikan apa pun terkait bantuan tersebut seperti yang banyak diisukan.

“Tidak ada rekomendasi dari Gibran,” katanya. “Pihak kemensos menghubungi marketing Sritex untuk pengadaan ini.”

Pandemik COVID-19 membuat Sritex babak belur. Sritex yang tercatat meraup laba selama satu dekade sebelumnya, akhirnnya mencatatkan rugi besar pada 2021 mencapai 1,08 miliar dolar AS atau Rp16,76 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diunggah dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, emiten berkode SRIL ini mencatatkan rugi bersih 147,7 juta dolar AS atau sebesar Rp2,36 triliun hingga kuartal III/2022, turun 84,01 persen year on year (yoy).

Sritex diketahui terlilit utang dengan nilai mencapai Rp20 triliun pada 2021. Sritex resmi berstatus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang dikeluarkan pada 6 Mei 2021.

Pengadilan mengabulkan gugatan PKPU yang diajukan CV Prima Karya pada 19 April 2021 atas tuduhan keterlambatan pembayaran tagihan utang senilai Rp5,5 miliar. Selanjutnya, kreditur Sritex menambah nilai terutang hingga Rp20 triliun yang terdiri dari kreditur terjamin senilai Rp700 miliar dan Rp19 triliun dari kreditur yang tidak terjamin.

Hingga kuartal 1/2022, total utang berbunga perseroan tidak mengalami perubahan sejak akhir 2021, yakni 1,41 miliar dolar AS atau setara Rp21,19 triliun. Corporate Secretary Sritex Welly Salam mengatakan Sritex menyampaikan telah mengubah struktur utangnya menjadi utang jangka panjang. Hal itu setelah pihak kreditur menyetujui homologasi dan restrukturisasi.

"Restrukturisasi yang dilakukan SRIL akan mengubah tenor utang SRIL yang jatuh tempo dalam satu tahun, menjadi lima tahun, sembilan tahun, dan 12 tahun," ujar Welly dalam paparan publik Sritex, 21 Juli 2022.

Utang perseroan yang akan jatuh tempo dalam lima 5 tahun mendatang adalah 417 juta dolar AS atau Rp6,36 triliun. Utang yang jatuh tempo pada tahun ke-9 adalah 512 juta (Rp7,82 triliun) dolar AS, dan tahun ke-12 adalah 490 juta dolar AS (Rp7,48 triliun).

Utang Sritex terdiri dari utang bank jangka pendek sebesar 609 juta dolar AS atau setara Rp9,3 triliun, liabilitas sewa sebesar 39 juta dolar AS (Rp595,7 miliar), utang bank jangka panjang sebesar 383 juta dolar AS (Rp5,85 triliun), surat utang jangka menengah 25 juta dolar AS (Rp381,8 miliar), dan obligasi neto sebesar 364 juta dolar AS (Rp5,56 triliun).

Sritex dinyatakan bangkrut berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober 2024. Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita memanggil manajemen Sritex sekaligus Komisaris Utama Sritex, Iwan S Lukminto di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Senin (28/10/2024).

Iwan mengatakan, Sritex masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Agus. Perusahaan tekstil yang sempat menjadi terbesar di Asia Tenggara ini, mempekerjakan sekitar 50 ribu orang karyawan.