Jakarta, IDN Times - Sri Lanka menutup sekolah serta menghentikan layanan pemerintah yang tidak terlalu diperlukan sejak Senin 20 Juni 2022. Penutupan akan dilakukan selama dua minggu demi menghemat cadangan bahan bakar yang cepat habis.
Langkah efisiensi dilakukan ketika IMF dan Kolombo membicarakan kemungkinan bailout, yakni pemberian bantuan keuangan kepada Sri Lanka karena terancam kebangkrutan.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (23/6/2022), negara berpenduduk 22 juta orang itu berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah, setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor, bahkan termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Hal itu turut menyebabkan protes selama berbulan-bulan, bahkan tak jarang disertai kekerasan. Publik meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur.
Ribuan mahasiswa berbaris di jalan-jalan Kolombo pada Senin lalu, sambil meneriakkan protes kepada Presiden Gotabaya yang dituduh telah melakukan korupsi dan mismanajemen terhadap negara.
"Waktu bagi Gotabaya untuk bersujud dengan bermartabat sudah lama berlalu. Sekarang, kami harus mengusirnya," kata ketua mahasiswa Wasantha Mudalige kepada wartawan.
Ratusan ribu pengendara harus menunggu dalam antrean panjang hingga bermil-mil di berbagai penjuru untuk mengisi bensin dan solar, meskipun Kementerian Energi mengumumkan stok baru tidak akan tiba setidaknya selama tiga hari.
Di balik kondisi Sri Lanka yang sedang berantakan, rumah sakit, pelabuhan, dan bandar udara utama di ibu kota, masih tetap beroperasi.
Sri Lanka gagal membayar utangnya pada April 2022 lalu dan mendatangi IMF yang telah meminta Kolombo untuk menaikkan pajak, hingga merestrukturisasi perusahaan negara yang merugi.
Kantor Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan pembicaraan dengan delegasi IMF yang berkunjung, sejak Sri Lanka meminta dana talangan pada April 2022, telah berjalan sesuai rencana. Kedua belah pihak mengatakan pembicaraan akan berlanjut hingga akhir bulan ini.
Rencana penyelamatan keuangan tidak diharapkan sampai Kolombo setuju dengan para krediturnya untuk merestrukturisasi utang luar negerinya yang bernilai 51 miliar dolar Amerika Serikat. Mengingat, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, menurut pejabat Sri Lanka dan IMF.