Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa diperbolehkannya direksi BUMN memiliki staf ahli hingga lima orang dengan gaji Rp50 juta merupakan langkah akuntabel yang dibuat oleh Kementeriam BUMN. Dia menjelaskan hal ini merupakan bagian dari bersih-bersih BUMN.
"Semuanya harus akuntable, jelas dan transparan. Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri-sendiri. Ditutupi," katanya kepada awak media, Senin (7/9/2020).
Adapun dalam Surat Edaran Nomor SE-9/ /MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditandatangani oleh Erick Thohir pada 3 Agustus 2020, disebutkan bahwa direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya lima orang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Nantinya staf ahli tersebut akan digaji maksimal Rp5 juta.
Menurut Arya, selama ini banyak perusahaan BUMN yang tidak transparan, misalnya memiliki staf ahli 11-12 orang. Belum lagi, ada perusahaan BUMN yang meberikan gaji kepada staf ahlinya lebih dari Rp100 juta. Atas dasar itulah, akhirnya Kementerian BUMN membatasi jumlah staf ahli dan gaji yang berhak diterima.
"Jadi beragam yang kami temukan. Jadi kami temukan benar namanya beragam, ada staf ahli, konsultan. Nah ini yg terjadi di beberapa BUMN. Contoh di PLN dulu itu belasan juga, di Pertamina juga ada. Di tempat lain juga, pernah ada di Inalum." kata Arya.
Sebelumnya, dalam surat tersebut, disebutkan bahwa staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh direksi.
Adapun penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya Rp50 juta per bulan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan selain honorarium tersebut.
Selanjutnya, masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Kemudian staf ahli tidak boleh merangkap jabatan sebagai staf ahli BUMN, direksi atau dewan komisaris perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN, sekretaris dewan komisaris atau dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaan BUMN.