Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan menyebut kenaikan BPJS Kesehatan dan upah minimum regional membuat para ojek online atau kerap disebut ojol menuntut dilakukannya penyesuaian tarif. Apalagi kedua faktor tersebut masuk ke dalam salah satu komponen penghitungan tarif ojol.
"BPJS (kesehatan), kemudian ada UMR yang naik dan perlu penyesuaian, tapi disatu sisi ada juga yang turun," kata Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Ahmad Yani di kantornya, Selasa (21/1).
Yani mengungkapkan, para pengemudi ojol tidak secara spesifik menuntut besaran penyesuaian tarif. Namun, mereka mendorong Kemenhub agar mengkaji kembali tarif ojol yang berlaku saat ini dengan kenaikan yang sudah terjadi.
"Mereka gak nuntut naik berapa persen, mereka minta dilakukan penghitungan ulang saja," ucap dia.
Ada beberapa komponen yang menjadi faktor penentu penghitungan tarif ojol. Beberapa diantaranya adalah bungan modal kendaran, biaya pengemudi--dalam hal ini penghasilan, biaya jaket, helm hingga sepatu, asuransi baik untuk kendaraan, pengemudi, hingga untuk penumpang. Ada pula pajak kendaraan hingga BBM, ban dan pemeliharaan serta perbaikan.
"Mulai dari biaya aki, service kecil dan besar, biaya pemeliharaan body, penggantian suku cadang, cuci kendaraan, overhaul mesin, dan biaya penyusutan telfon seluler, biaya pulsa," jelas Yani.
Sebagai informasi, para pengemudi ojol yang tergabung dalam beberapa komunitas melakukan aksi demo di Kemenhub baru-baru ini. Salah satu tuntutannya adalah persoalan tarif.
Yani mengatakan pemerintah bakal segera memutuskan tarif ojol. Perihal naik atau turun, pembahasan masih dilakukan saat ini. "Pekan depan keputusan final tarif (ojol)," tegasnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb