Jakarta, IDN Times - Banjir yang terjadi di Kalimantan serta gempa bumi di Sulawesi berdampak pada kerusakan Barang Milik Negara (BMN). Kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp500 triliun lebih.
Apa saja kerugian negara dari dampak kejadian alam tersebut?
Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Ekka Sukadana melaporkan bahwa ada 279 objek BMN yang mengalami kerusakan. Total kerugian negara akibat dampak dari gempa di Kabupaten Mamuju dan Mejane mencapai Rp494 miliar.
"Ini berupa bangunan rumah negara maupun bangunan kantor yang mendukung tugas fungsi pemerintah pusat khususnya di kota Mamuju dan Majene," kata Ekka dalam konferesi pers virtual, Jumat (22/1/2021).
Tidak hanya itu, infrastruktur lainnya yang juga ikut terdampak adalah 23 jembatan dan 20 km jalan Trans Sulawesi. Kerugian dari kerusakan tersebut mencapai Rp405,7 miliar.
Belum lagi, kerusakan dari GKN Mamuju yang nilai kerugiannya mencapai Rp75 miliar. "Kerugian sebesar Rp23 miliar pada BPKP Mamuju, lalu TVRI Sulbar, layanan sementara TVRI disana cari tempat yang layak. Sekitar Rp5 miliaran kerugiannya," jelas dia.
Ekka menambahkan, asuransi memegang peran penting dari kejadian alam ini. Tanpa asuransi, lanjut Ekka, pembangunan kembali gedung-gedung milik negara yang rusak akibat kejadian alam akan memakan waktu lama.
"Ketika ada (BMN yang) rusak ini dengan klaim asuransi, pembangunan tempat untuk bekerja bisa segera. Tidak perlu menunggu 2-3 tahun untuk anggaran APBN," ucap dia.
Sementara itu, kerugian negara pada kejadian banjir di Kalimantan mencapai Rp35,3 miliar. Ada 11 satuan unit kerja yang terdampak dari banjir tersebut.
Kerugian itu masih berpotensi meningkat. Sebab, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan masih melakukan pendataan BMN lainnya.
"Sementara kami masih baru menyurati kepada korwil satuan kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN. Kalau secara informal sih rata-rata semua kantor, terutama banjarmasin, hampir terendam tapi jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan karena beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," ujar Kepala DJKN Kanwil Kalimantan Selatan Tengah, Ferdinan Lengkong.