Harga Komoditas Melesat, Masyarakat Harus Tanggung Imbasnya?

05 Apr 2022, 13:49 WIB

Ilustrasi kenaikan harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kondisi geopolitik di Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas pangan dan energi naik. Sebut saja gandum, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, minyak mentah, hingga gas alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan kenaikan-kenaikan komoditas dasar tersebut harga secara global.

"Gas alam naik, batu bara pun di harga 258 dolar AS (per ton). Brent juga sudah di atas 100 dolar AS (per barel), CPO 1.500 dolar AS (per ton), Gandum 1.000 dolar AS (per bushels). Dan kita ketahui bahwa Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar sehingga berbagai harga, food price dari FAO juga meningkat secara global angka di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil sudah meningkat indeksnya lebih dari 200," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan virtual, Selasa (5/4/2022).

1. Penerimaan negara naik tapi masyarakat tertekan inflasi

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi kenaikan harga komoditas turut meningkatkan penerimaan negara, karena tumbuhnya ekspor dari komoditas-komoditas asal Tanah Air. Misalnya seperti CPO, batu bara, dan sebagainya.

Sayangnya, hal itu turut menekan perekonomian masyarakat akibat inflasi global.

"Kenaikan yang luar biasa dari harga-harga komoditas telah memberikan di satu sisi dari sisi APBN penerimaan negara yang akan naik dr sisi komoditas tersebut entah dari minyak, gas, batu bara, nikel, CPO itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut," ujar Sri Mulyani.

2. Masyarakat tak boleh tanggung dampak kenaikan harga sepenuhnya

Harga minyak goreng kemasan premium di Pasar Palmerah Rp20.000/liter. (IDN Times/Vadhia Lidya)

Kembali ke Airlangga, dia mengatakan masyarakat tak boleh menanggung lonjakan harga komoditas sepenuhnya. "Ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat," ucap Airlangga.

Untuk mengatasi dampak besar dari kenaikan harga komoditas pada masyarakat, pemerintah menyiapkan berbagai program perlindungan sosial tambahan. Mulai dari penambahan pada Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran Kartu Sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp300 ribu, dan sebagainya.

"Kemudian pogram BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk (pekerja) gaji di bawah Rp3,5 juta (per bulan). Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja. Dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun. Tadi juga ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti juga akan diagendakan. Besarannya Rp600 ribu per penerima," ucap Airlangga.

3. Pemerintah siapkan anggaran

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Kembali ke Sri Mulyani, dia mengatakan pihaknya akan segera menyusun mekanisme penyaluran anggaran untuk program perlindungan sosial tambahan yang termasuk pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut.

"Dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkag bagimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat," kata Sri Mulyani.