Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan realisasi sementara subsidi energi 2023 mencapai Rp164,3 triliun. Realisasi ini turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) sebesar Rp171,9 triliun.
"Subsidi energi pertumbuhannya negatif 4,4 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang turun dan kurs rupiah yang melemah," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (2/2/2023).
Realisasi subsidi energi sebesar Rp164,3 triliun. Itu terdiri dari subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg sebesar Rp95,6 triliun--kontraksi 17,3 persen (yoy), serta subsidi listrik Rp68,7 triliun--tumbuh 22,2 persen (yoy).
Sementara itu, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang terdiri dari solar dan minyak tanah mencapai 16,5 juta kilo liter dan LPG 3 kg sebesar 7,7 juta metrik ton (MT). Listrik subsidi juga sudah dinikmati oleh 40 juta rumah tangga.
Menkeu meminta PT Pertamina untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk semakin tepat sasaran dalam penyaluran subsidi energi.
Adapun pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg tepat sasaran, karena sejak tanggal 1 Maret 2023 dilakukan proses pendataaan penggunaan LPG tabung 3 kg di sub penyalur atau pangkalan berbasis teknologi.
"Sisi BBM bersubsidi juga sudah ada aplikasi MyPertamina jadi ini upaya untuk subsidinya makin targetted. Jadi mereka yang emang benar-benar butuh bantuan dari negera kita diberikan bantuan," ungkap Sri Mulyani.
Terkait kurang bayar subsidi energi, Sri Mulyani menegaskan kewajiban pemerintah sudah dibayarkan. Artinya posisi keuangan Pertamina dalam kondisi kuat dan sehat.
"Pertamina, PLN mestinya posisi keuangannya jauh lebih baik dan sehat,
karena kita membayar subsidi tepat waktu dan bahkan yang current sekarang pun udah kita bayarkan sampe kuartal ketiga," tegasnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi 2023 mencapai Rp269,6 triliun pada akhir 2023. Nilai ini naik 6,65 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp252,8 triliun.
Adapun realisasi belanja subsidi ini terdiri dari subsidi energi sebesar Rp164,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp105,3 triliun. Realisasi subsidi energi tercatat naik Rp24,3 triliun dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp81 triliun.
Lebih detail, komponen subsidi nonenergi adalah subsidi pupuk realisasinya Rp42,1 triliun, subsidi PSO sebesar Rp5,1 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp46,9 triliun, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) mencapai Rp11,3 triliun.
"Subsidi pupuk sudah tersalurkan 6,1 juta ton. Debitur KUR tersalurkan kepada 4,6 juta penerima, realisasi penyaluran kredit KUR Rp259,8 triliun dan subsidi perumahan 229 ribu unit," ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah sudah menerapkan penyaluran subsidi berdasarkan nama dan lokasi petani. Hal ini untuk menjamin pupuk diterima oleh petani yang tepat.
"Untuk pupuk juga kita bagikan berdasakan nama dan lokasi sehingga kita juga tau petani mana yang benar-benar kita mau bantu," tegasnya.