Heboh 6 Juta NPWP Bocor, Jokowi Minta Mitigasi Secepatnya

19 Sep 2024, 17:07 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi KTP dan NPWP (IDN Times/Paulus Risang)

Intinya sih...

Presiden Jokowi memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera mengatasi kebocoran data NPWP yang melibatkan 6 juta data.
Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara lain.
Kebocoran data dapat disebabkan oleh keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai tempat yang membuka peluang bagi peretas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara atas isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sekitar 6 juta data yang baru-baru ini mencuat di media sosial (medsos).

Dia memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), segera memitigasi kebocoran data yang terjadi.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

1. Insiden kebocoran data tak hanya terjadi di Indonesia

Ilustrasi hacker (freepik.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan insiden kebocoran data tidak hanya dialami Indonesia. Hal serupa juga dialami negara-negara lain.

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," ujar Jokowi.

2. Kebocoran data bisa disebabkan oleh sejumlah faktor

ilustrasi peretasan oleh hacker (pexels.com/Sora Shimazaki)

Menurut Jokowi, kebocoran data bisa saja disebabkan oleh keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai tempat berbeda, sehingga membuka peluang bagi peretas untuk meretas data tersebut.

"Mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tambahnya.

3. Data 6 juta NPWP diduga telah diperjualbelikan

Media sosial baru-baru ini dihebohkan informasi mengenai 6 juta data NPWP yang diduga telah diperjualbelikan di internet dengan harga sekitar Rp150 juta.

Data yang bocor meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @secgron, kebocoran juga mencakup data milik Jokowi, putra-putranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan dan Menkominfo.