Heboh Gedung DPR Dijual, Tokopedia Beri Sanksi Tegas ke Akun Penjual

Menurut dia, mesekipun Tokopedia merupakan User Generated Conten atau UGC, di mana setiap penjual bisa mengunggah secara mandiri produk yang dia jual. Meski demikian, Tokopedia akan tetap melakukan aksi proaktif.

"Untuk menjaga aktivitas dalam platform Tokopedia tetap sesuai dengan hukum yang berlaku," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, sejatinya Tokopedia telah memiliki kebijakan produk apa saja yang bisa diperjual-belikan, hal itu ada diaturan penggunaan platform Tokopedia, yang dapat dilihat disitus https://www.tokopedia.com/terms.pl#item.

Tidak hanya itu, Tokopedia juga memiliki fitur pelaporan penyalahgunaan dimana masyarakat dapat melaporkan produk yang melanggar, baik aturan penggunaan platform Tokopedia maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Cara melapor bisa dilihat di https://www.tokopedia.com/bantuan/produk-melanggar-ketentuan.

Sebelumnya kabar penjualan gedung DPR viral di media sosial. Gedung DPR dijual dengan harga yang cukup murah, mulai Rp5000, dalam perdagangan elektronik di e-commerce. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan warganet kepada anggota DPR, setelah pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang, pada Senin 5 Oktober lalu.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya tidak mau ambil pusing menanggapi lelucon dari warganet tersebut. Menurut dia, candaan warganet tersebut sangat insituatif. Gedung DPR, kata Indra, merupakan aset yang diurus oleh Kementerian Keuangan, sehingga dia tidak mau mengomentari terkait adanya jual beli Gedung DPR yang dilakukan warganet.

“Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya,” ujarnya. Adapun, Gedung DPR, merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.