Hindari Kolaps, Biden Setuju Naikkan Batas Utang AS

Dilansir BBC, Biden memberikan pujian kepada para anggota parlemen dari Partai Republik, yang dianggap jarang terjadi. Dia mengatakan mereka melakukan tindakan dengan itikad baik.

AS pada Januari mencapai batas plafon utang sebesar 31,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp467.919 triliun. Nilai itu setara 120 persen lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan mereka.

Biden mengatakan potensi gagal bayar sebelum batas waktu pada Senin, 5 Juni 2023, merupakan sebuah "bencana". Keputusan Biden yang tak seperti biasanya, melakukan pidato di Ruang Oval, menegaskan situasi yang dihadapi AS sangat serius jika batas utang tidak dinaikkan pada menit-menit akhir. Secara umum, pidato yang disampaikan dari Ruang Oval biasanya diperuntukkan untuk krisis besar, seperti perang atau bencana alam.

Setelah berminggu-minggu lamanya, Gedung Putih dan pihak Partai Republik berdebat mengenai detail kesepakatan itu. Ada keraguan tentang apakah paket kebijakan tersebut akan benar-benar selesai sebelum pemerintah AS mengalami kehabisan uang pada Senin.

Dengan demikian, kesepakatan tersebut menunda batas utang hingga (1/1/2025). Kebijakan ini juga membatasi pengeluaran nonpertahanan, sambil memperluas persyaratan kerja untuk bantuan makanan dan kesehatan, di antara ketentuan lainnya.

Selama beberapa bulan, saat Gedung Putih dan Kongres mengalami kebuntuan dalam proses negosiasi perihal persyaratan untuk menaikkan plafon utang, Kementerian Keuangan AS telah menerapkan "langkah-langkah luar biasa" untuk mencegah gagal bayar utang.

Pada Selasa (30/5/2023) lalu, pihak Badan Anggaran Kongres menilai undang-undang ini akan menghasilkan penghematan sebesar 1,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp22.353 triliun dalam satu dekade. Namun, RUU ini sempat terancam tidak lolos di parlemen AS, setelah anggota legislatif dari kedua partai menyuarakan keberatan.

Anggota dari Partai Republik ultrakonservatif mengeluhkan mereka hanya mendapatkan sedikit konsesi sebagai imbalan dari kenaikan batas utang. Sedangkan dari beberapa anggota Partai Demokrat, yang notabene merupakan partai penguasa di AS saat ini, justru mengeluhkan beberapa poin. 

Mereka mengkritik ketentuan yang meningkatkan persyaratan kerja bagi warga AS penerima bantuan pangan federal, serta aturan yang memulai kembali pembayaran pinjaman mahasiswa.

Hasil keputusan tersebut mencatat bahwa sebanyak 314 anggota parlemen AS mendukung diloloskannya UU ini sedangkan 117 lainnya memilih menolak, meskipun ada salah satu pimpinan keluar di kedua pihak.

Dilansir Xinhua, Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan negara itu berpotensi kehabisan uang untuk melunasi tagihannya secara tepat waktu jika Kongres gagal mengatasi isu plafon utang tersebut pada 5 Juni 2023. Dia menilai pemerintah kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kewajiban utangnya, kecuali Kongres memberikan suara untuk menaikkan batas utang.

Setelah pemungutan suara, Yellen memuji legislasi tersebut dengan mengatakan bahwa itu melindungi keyakinan penuh dan kredit AS serta menjaga kepemimpinan keuangan AS, yang sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi AS.

Plafon utang merupakan batasan jumlah uang yang dapat dipinjam oleh AS untuk mendanai roda pemerintah dan memenuhi kewajiban keuangan negara itu. Sejak 1945, AS telah menaikkan plafon utangnya sebanyak 103 kali. 

Menurut Goldman Sachs, bank investasi global, total utang pemerintah federal AS akan melampaui 35 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.969) pada Januari 2025, yang setara dengan lebih dari 100 ribu dolar AS untuk setiap warga negara AS.

Para investor dan analis pasar juga ikut menyaksikan drama yang berlangsung atas keputusan dinaikannya atau tidak terhadap batas utang selama sebulan terakhir ini. Mereka juga sebelumnya merasa khawatir bahwa seiring berjalannya waktu, belum ada kesepakatan yang tercapai terkait nasib ekonomi AS itu sendiri.