Hiswana Migas: Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP agar Tepat Sasaran

Pemerintah telah menerapkan kebijakan itu per 1 Januari 2024. Sehingga masyarakat yang ingin membeli gas melon tersebut wajib menunjukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk setiap kali bertransaksi.

Data dalam kartu identitas tersebut akan dimasukan dalam aplikasi saat pembelian LPG bersubsidi.

"Setiap masyarakat boleh mendaftarkan dengan membawa KTP dan KK di pangkalan untuk didaftarkan dalam aplikasi," kata Heddy. 

Meski ada syarat dalam pembelian LPG 3 kg bersubsidi, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya dan tidak dibatasi jumlahnya. Pembelian LPG 3 kg pun tetap bisa dilakukan menggunakan uang tunai dengan harga normal.

"Jadi tinggal menunjukan KTP untuk dicocokan dengan data yang ada di aplikasi dan dicatat oleh pangkalan," tuturnya.

Heddy mengungkapkan, Pertamina dan pemangku kepentingan terus melakukan sosialisasi pembelian LPG 3 kg bersubsidi dengan menunjukan KTP, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan dengan dibantu oleh Pemda dan para pangkalan, semoga masyarakat bisa memahami kebijakan ini dan sesuai harapan kita semua," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa pihaknya dapat mengawasi pembelian LPG 3 kg yang tidak wajar, dengan dilakukannya pendataan.

Dia mencontohkan, pembelian 300 tabung LPG 3 kg per bulan oleh satu keluarga dianggap tidak wajar, dan dengan sistem subsidi tepat, Pertamina dapat mendeteksi pola pembelian yang mencurigakan.

"Itu gak mungkin kan sebuah keluarga bisa mengonsumsi 300 tabung per bulan. Kan gak mungkin. Nah kalau dulu kita kan gak bisa mendata, gak bisa early warning ketangkap sama kita," kata Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina, Alfian Nasution, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu (3/1/2024) lalu.

Pertamina menjelaskan, dengan sistem perekaman data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan Kartu Keluarga (KK), mereka dapat mengetahui berapa banyak LPG 3 kg yang dibeli oleh satu keluarga.

Dengan begitu, Pertamina dapat mengurangi peluang penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang lebih tepat sasaran.

"(Pembelian tidak wajar) ini gak akan mungkin terjadi seperti ini lagi nanti di 2024. Itu contoh-contoh yang sederhana dengan kita melakukan pendataan seperti ini," tutur Alfian.