Hitungan UMP Pakai Aturan Baru Dinilai Lebih Masuk Akal

Tadjuddin berpendapat bahwa kenaikan UMP menggunakan Permenaker 18/2022 dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu oleh pelemahan daya beli.

"Secara teori harusnya upah minimum itu di atas inflasi agar nilai upah yang diterima oleh pekerja itu tidak tergerus, daya beli masih meningkat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hingga saat ini sudah ada 33 gubernur yang menetapkan UMP 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

"Saat ini kami masih menunggu gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimis para gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ida.

Dia menjelaskan bahwa penghitungan UMP 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja. Hal itu terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,5 persen di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah).

"Dengan demikian, maka maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini, yaitu sebagai jalan tengah bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penetapan upah minimum benar-benar tercapai," ujarnya.

Ida pun meminta semua pihak menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP 2023. Dia juga mendorong semua pihak memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun depan berjalan dengan baik dan kondusif.

"Kami ingin menekankan lagi bahwa formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," tambahnya.