Jakarta, IDN Times - Holding BUMN industri pertahanan, Defend ID atau DEFEND ID menegaskan tak pernah mengirim senjata atau alat utama sistem persenjataan (Alutsista) ke Israel.
Direktur Utama Holding BUMN Pertahanan DEFEND ID, Bobby Rasyidin memastikan seluruh anggota holding tak pernah menyuplai alutsista ke negara yang tengah berkonflik dengan Palestina tersebut.
"Tidak ada, tidak ada, dengan Israel kita tidak ada," kata Bobby usai menghadiri acara Ngopi BUMN di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Bobby mengatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah sendiri melarang ekspor senjata ke negara-negara yang tengah berkonflik kemanusiaan.
Namun, DEFEND ID diperbolehkan mengirim senjata ke negara yang tengah berperang, selama tak ada larangan dan bukan termasuk konflik kemanusiaan.
"Itu kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh, apakah itu tidak boleh, apakah ini masalah HAM, apakah masalah tidak HAM, apakah invasi misalnya seperti Ukraina dengan Rusia, kita selalu mengikuti itu, kita tidak pernah keluar dari jalur itu," ucap Bobby.
Bobby mengatakan, untuk mengekspor senjata pun DEFEND ID diawasi ketat. Sehingga, ekspor senjata tak bisa dilakukan dengan mudah.
"Ini kan menyangkut manusia, menyangkut HAM, dan kawan-kawannya. Jadi kalau kita melakukan ekspor, itu benar-benar di-screen. Jadi di-screen itu negara importirnya siapa. Kedua, penggunaannya itu untuk apa, termasuk juga document control dari kita sebagai produsen itu seperti apa," tutur Bobby.
Di sisi lain, DEFEND ID memang tak mendapatkan pesanan alutsista di saat terjadi konflik atau perang di berbagai negara beberapa tahun terakhir ini. Bobby mengatakan, DEFEND ID memang belum dikenal dunia, karena holding itu usianya masih dini.
"Kita kan baru berdiri, DEFEND ID ini baru berdiri, baru tahun lalu bulan Maret, baru 1,5 tahun sekarang. Sementara defense company di top 100 itu sudah tua-tua semua, sudah ratusan tahun umurnya. Jadi pasar belum mengenal kita juga. Belum mengenal produk kita seperti apa," ujar Bobby.
Bobby mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pesanan yang masuk dari luar negeri hanyalah kapal Landing Platform Dock (LPD) dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Filipina. Namun, kapal perang itu hanya digunakan untuk operasi kemanusiaan.
"Jadi kalau saya lihat, kita dalam dua tahun belakangan ini cuma dapat kontrak itu kapal militer tapi penggunaannya bukan untuk operasi militer, tapi untuk operasi kemanusiaan," tutur Bobby.