IKN hingga Lebaran Jadi Bahan Bakar Pertumbuhan Ekonomi 2023

07 Feb 2023, 09:49 WIB

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mempunyai sejumlah bahan bakar untuk menggenjot perekonomian pada 2023, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga momentum Ramadan dan Idul Fitri (Lebaran).

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan, pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia secara kuartalan selalu tejadi pada kuartal di mana ada hari raya Idul Fitri.

Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan momen tersebut untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2023. Seperti yang dilakukan pada kuartal II-2021, pemerintah mendorong ekonomi sehingga bisa mencapai pertumbuhan 7 persen, walaupun masih situasi pandemik COVID-19.

"Sehingga di 2023 ini momentum hari raya Lebaran harus kita dorong, karena itu adalah bertepatan dengan kesempatan kita untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (6/2/2023) malam.

1. Pembangunan IKN dan PSN

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan proyek strategis nasional (PSN) agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023.

"Proyek strategis nasional ada sekitar lebih dari Rp300 triliun. Ini juga akan didorong di tahun ini," sebut Airlangga.

Begitu pun pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), menurut Airlangga, akan mencapai momentumnya pada tahun ini dengan anggaran yang sudah dikucurkan. Bahkan, pembangunan infrastrukturnya sudah mulai dilakukan.

"Pemerintah juga terus mendorong pengembangan kawasan kawasan baik-baik KEK (kawasan ekonomi khusus) parawisata maupun KEK pengembangan industri," ujarnya.

2. Hilirisasi industri dan ekspor

Presiden Joko Widodo meninjau groundbreaking proyek hilirisasi batu bara ke DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Senin, (24/1/2022). (Dok. Pertamina)

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri demi menciptakan nilai tambah pada sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Hilirisasi terus didorong sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mengurangi ekspor bahan mentah dan membangun berbagai ekosistem-ekosistem dari industri logam, industri mineral, dan juga mendorong pengembangan lanjutan dari industri otomotif seperti pengembangan ekosistem electric vehicle," ujar Airlangga.

Pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar ekspor, baik pasar tradisional maupun non-tradisional, dan mengakselerasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu, pemerintah mengakselerasi kerja sama perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan Eropa, dan juga membuka CEPA dengan negara-negara non-tradisional. Pemerintah pun telah membentuk gugus tugas (task force) yang akan mempersiapkan Indonesia untuk membuka pasar secara lebih luas.

3. Daya beli masyarakat

Ilustrasi belanja Harbolnas (IDN Times/Shemi)

Beberapa hal lain yang juga dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat atau memerangi inflasi dan menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok, salah satunya dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Perlindungan sosial (perlinsos) juga terus dioptimalisasi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan juga Kartu Pra Kerja.

"Tentu mobilitas relatif meningkat sehingga konsumen di dalam negeri sudah kembali mengonsumsi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lebih dari 51 persen. Jadi, dengan kembalinya domestik konsumsi ini tentu akan membuat resiliensi dari ekonomi Indonesia," ujar Airlangga.

4. Penguatan dunia usaha di dalam negeri

Pameran UMKM Gayeng 2022 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Mal Paragon Semarang, 19--24 April 2022. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Pemerintah juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penguatan dari UMKM, serta meningkatkan dan memperkuat rantai pasok ataupun supply chain dari perusahaan nasional. Pemerintah juga mendorong penggunaan konten lokal atau TKDN.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga masih diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, termasuk kebijakan baru di sektor produksi berupa KUR Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

Kemudian transformasi ekonomi dilanjutkan dengan mendorong investasi, mendorong produktivitas sumber daya manusia (SDM), membuat kegiatan yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi, terutama implementasi dari Perpu Cipta kerja.

"Kemudian untuk pemberdayaan SDM, upaya reskilling dan upskilling untuk the future of job, antara lain melalui Kartu Prakerja, melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang sedang dilakukan terutama untuk membuat industri digital," sebut Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pendalaman di sektor keuangan dengan penguatan Undang-undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Aturan ini akan mendorong kebijakan mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Saat ini, pemerintah sedang merevisi PP 1/2019 tentang DHE dengan perluasan komoditas, terutama hilirisasi manufaktur dan hasil-hasil dari SDA.

"Dengan catatan-catatan di atas, pemerintah membakukan dan mempersiapkan target pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 5,3 persen secara year-on-year, dan ini juga didukung oleh berbagai lembaga yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di angka at least di angka 5 persen," tambahnya.