IMF Larang Jepang Potong Pajak Konsumsi demi Hindari Krisis Utang

IMF menekankan agar Bank of Japan (BOJ) terus menarik dukungan moneter secara bertahap guna membawa suku bunga kebijakan menuju tingkat yang lebih netral. Langkah ini dianggap sangat penting karena inflasi di Jepang telah melampaui target 2 persen selama hampir empat tahun terakhir akibat tekanan harga domestik dan global. IMF berpendapat bahwa normalisasi kebijakan akan membantu menstabilkan ekspektasi inflasi jangka panjang tanpa mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

Saat ini, suku bunga kebijakan Jepang berada pada tingkat 0,75 persen setelah kenaikan terakhir pada Desember 2025. Namun, suku bunga riil di Jepang masih tercatat negatif sebesar minus 1,35 persen jika dikurangi dengan tingkat inflasi tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter Jepang sebenarnya masih bersifat sangat stimulatif bagi perekonomian nasional meskipun proses pengetatan sudah dimulai.

Ketua misi IMF untuk Jepang, Rahul Anand, menyatakan dalam laporannya bahwa nilai tukar yen seharusnya terus ditentukan oleh mekanisme pasar yang bebas.

"Kami tidak melihat adanya tingkat 'yang benar' untuk mata uang yen, karena fluktuasi adalah hasil alami dari ekonomi terbuka Jepang dan aliran modal liberal," ujar Rahul Anand, dilansir Economic Times.

Ia menekankan bahwa fokus utama otoritas Jepang harus tetap pada stabilitas harga domestik daripada melakukan intervensi mata uang secara berlebihan.

Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, sebelumnya telah memberi sinyal siap menyesuaikan tingkat akomodasi moneter jika perkembangan ekonomi sesuai dengan proyeksi. Namun, pasar kini mengamati apakah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal memiliki pandangan dovish, akan memberikan tekanan politik terhadap keputusan bank sentral di masa depan. IMF memperingatkan bahwa kredibilitas kebijakan moneter sangat bergantung pada independensi bank sentral dalam mengelola stabilitas harga sesuai dengan mandat undang-undang.

Pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri diproyeksikan melambat menjadi 0,7 persen pada tahun 2026 seiring berakhirnya dampak stimulus pasca pandemi dan melemahnya permintaan global. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan mulai mencapai target 2 persen pada tahun 2027 seiring stabilnya harga komoditas pangan dan energi dunia. Normalisasi suku bunga ini juga diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan rumah tangga yang selama ini tertekan oleh tingginya biaya hidup yang mengikis daya beli masyarakat.

IMF menyampaikan peringatan keras bahwa rencana pengurangan pajak konsumsi oleh pemerintah Jepang merupakan langkah yang tidak efisien dan dapat merusak kapasitas fiskal negara dalam jangka panjang. Rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menangguhkan pajak konsumsi sebesar 8 persen pada produk makanan dinilai akan meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan utang publik. Sebagai alternatif, lembaga keuangan global tersebut menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pemberian bantuan yang bersifat sementara dan hanya ditargetkan kepada kelompok rumah tangga yang paling membutuhkan.

Kekhawatiran ini didasari oleh proyeksi beban pembayaran bunga atas utang publik Jepang yang diperkirakan akan melonjak dua kali lipat pada tahun 2031 dibandingkan dengan level pada tahun 2025. Kenaikan tersebut dipicu oleh kewajiban pemerintah untuk membiayai kembali utang lama dengan tingkat imbal hasil obligasi yang kini jauh lebih tinggi di pasar global.

Merespons peringatan tersebut, Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menyatakan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal.

"Tidak ada perubahan dalam sikap pemerintah untuk menyeimbangkan pencapaian ekonomi yang kuat dengan keberlanjutan fiskal, sambil tetap memperhatikan rekomendasi IMF," ujar Satsuki Katayama, dilansir Morningstar.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah tidak berencana menerbitkan obligasi defisit tambahan guna menutup potensi hilangnya pendapatan negara akibat kebijakan pajak tersebut.

Rencana penangguhan pajak konsumsi makanan selama dua tahun ini sebenarnya merupakan salah satu janji kampanye utama Partai Demokrat Liberal (LDP) di bawah kepemimpinan Takaichi untuk membantu warga menghadapi kenaikan biaya hidup. Namun, pasar obligasi memberikan reaksi negatif yang ditandai dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun hingga mencapai 2,38 persen, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1999. Kondisi ini menunjukkan besarnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas keuangan Jepang jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.

Juru bicara IMF, Julie Kozack, sebelumnya juga mengingatkan bahwa ruang fiskal Jepang saat ini sangat terbatas karena total utang publik telah melampaui dua kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Saran kami kepada Jepang adalah bahwa setiap respons fiskal terhadap guncangan harus bersifat sementara dan juga terarah," kata Julie Kozack, dilansir Japan Times.

Ia menambahkan bahwa pemberian subsidi umum serta pemotongan pajak secara luas bukanlah cara yang efisien dalam mengelola anggaran negara yang terbatas.

Di sisi lain, pemerintah Jepang juga harus menghadapi tekanan beban jaminan sosial yang terus meningkat akibat populasi yang menua dengan cepat. Meskipun Proposal Reformasi Pajak 2026 sedang dibahas untuk meningkatkan efisiensi pendapatan melalui pajak impor perdagangan elektronik, tantangan utama tetap pada pengendalian defisit anggaran. Tanpa sumber pendanaan yang stabil, paket belanja besar yang terus digulirkan dikhawatirkan akan memperlebar defisit primer dan mengancam stabilitas ekonomi nasional di masa depan.

Kemenangan besar LDP dalam pemilihan umum pada 8 Februari 2026 telah memberikan mandat politik yang sangat kuat bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi. LDP berhasil mengamankan 316 dari total 465 kursi di Majelis Rendah, yang mencatatkan sejarah sebagai mayoritas pertama bagi partai tunggal di era pasca-perang Jepang. Keberhasilan ini didorong oleh tingginya popularitas Takaichi di kalangan pemilih muda serta strategi komunikasi digital yang efektif selama masa kampanye.

Pasar keuangan global kini memantau dengan cermat bagaimana Takaichi akan menggunakan kekuasaan legislatifnya untuk mendorong agenda fiskal agresif yang dijanjikannya. Meskipun kemenangan ini memberikan stabilitas politik, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu berfokus pada belanja publik dapat menekan nilai tukar yen lebih jauh. Para analis pasar memperingatkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral berisiko menciptakan gejolak yang tidak diinginkan di pasar modal.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan janji kampanye demi pemulihan ekonomi nasional yang lebih tangguh. Ia juga menyatakan bahwa fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan nasional melalui investasi strategis di sektor pertahanan dan teknologi canggih.

Fenomena "Sana-mania" yang melanda Jepang menunjukkan adanya pergeseran minat pemilih terhadap pemimpin yang tegas dan berorientasi pada tindakan nyata. Takaichi berhasil membangkitkan optimisme publik di tengah stagnasi ekonomi yang berkepanjangan dengan visi masa depan yang jelas. Namun, para ahli berpendapat bahwa tantangan utama bagi Takaichi adalah menyatukan berbagai faksi di internal partainya yang memiliki perbedaan pandangan mengenai kedisiplinan anggaran negara.

Di sisi lain, IMF memperingatkan bahwa ketidakpastian global serta potensi hambatan perdagangan dengan negara mitra, termasuk China, dapat memperumit prospek ekonomi Jepang dalam jangka menengah. Oleh karena itu, menjaga kebijakan makro ekonomi yang kredibel sangat penting untuk menarik investasi asing dan mempertahankan kepercayaan investor. Jepang diharapkan tetap waspada terhadap risiko eksternal sambil terus memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui reformasi struktural yang diperlukan.

Pemerintahan Takaichi juga memprioritaskan stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan penguatan kerja sama teknologi dengan negara-negara mitra. Secara domestik, pemerintah merencanakan insentif pajak bagi perusahaan yang mendukung layanan pengasuhan anak sebagai langkah mengatasi penurunan jumlah penduduk. Keberhasilan seluruh agenda ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara tanpa memicu krisis utang yang selama ini dikhawatirkan oleh lembaga internasional seperti IMF.