INA Digital, Solusi Pemerintah Percepat Transformasi Layanan Publik

14 Agu 2024, 21:50 WIB

Peluncuran Government Technology (GovTech) INA Digital di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024). (dok. Peruri)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi membentuk INA Digital sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital layanan publik. Hal itu pun tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Peruri untuk menjadikan INA Digital sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 27 Mei 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“INA Digital memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu. Sesuai arahan Presiden, tidak boleh lagi ada proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” ujar Anas dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/8/2024).

INA Digital, sambung Anas, dimotori oleh talenta terbaik bangsa dengan pengalaman membangun layanan digital berskala nasional dan internasional. Hal tersebut kemudian menjadi titik awal dari upaya untuk memadukan seluruh layanan publik dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital.

1. Dukungan dari 15 kementerian/lembaga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan Wakil Menteri BUMN RI, Kartika Wirjoatmodjo, melakukan kunjungan ke kantor Peruri, Jumat (7/6/2024). Kunjungan ini dalam rangka meninjau ruang kerja INA DIGITAL yang berlokasi di dalam kawasan Peruri. (Dok.Istimewa).

Sejak diresmikan Mei lalu, ada 15 kementerian dan lembaga yang juga menandatangani komitmen untuk menjadi pionir dalam melaksanakan percepatan keterpaduan ekosistem layanan digital di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan melalui upaya keterpaduan akses, integrasi, dan interoperabilitas data yang memperhatikan kebutuhan dan kemudahan akses masyarakat sebagai pengguna.

Merujuk Perpres 82/2023, 9 dari 15 kementerian/lembaga tersebut termasuk ke dalam sektor Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Adapun sembilan sektor tersebut dipilih untuk diprioritaskan keterpaduannya karena merupakan sistem pemerintahan dan layanan dasar masyarakat.

"Selama ini ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga," tutur Anas.

2. Sektor Aplikasi SPBE Prioritas

Aplikasi SPBE Prioritas itu kemudian dipadukan dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

Anas berharap, dengan adanya keterpaduan layanan digital ini diharapkan masyarakat tidak perlu mengisi data secara berulang.

“Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar Anas.

Sektor Aplikasi SPBE Prioritas tersebut di antaranya merupakan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, aparatur negara, keuangan negara, kepolisian, dan lain sebagainya.

Sementara itu enam lainnya termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Nasional. Integrasi tersebut pun dilaksanakan secara bertahap hingga pada masa mendatang seluruh sektor sistem pemerintahan dan layanan publik di semua kementerian/kembaga dapat saling terpadu.

3. Pengembangan tiga inovasi digital

Ruang kerja INA DIGITAL yang berlokasi di dalam kawasan PERURI. (Dok/Istimewa).

Di sisi lain, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA Digital tengah mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang nantinya akan saling terintegrasi. Penggunaan inovasi tersebut akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda.

“Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” beber Dwina.

Selain itu, INA Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk menyediakan kemudahan serta keamanan saat mengakses layanan, INA Digital mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai ‘kunci akses tunggal’ otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,” jelasnya.

Dwina menambahkan, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman. Selain itu, pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.