Industri Kreatif Bakal Terdampak Kebijakan Kemasan Polos Rokok

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto mengatakan, selama ini produk tembakau menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi periklanan. Ia menilai, jika aturan pembatasan iklan, seperti zonasi iklan media luar ruang pada radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, diberlakukan maka keberadaan pengusaha dan tenaga kerja kreatif bakal terancam.

“PP ini telah dan sudah mempengaruhi revenue kawan-kawan karena perpanjangan iklan sekarang sudah mundur, termasuk untuk memasang baru. Kepastian hukum dan definisi hukum radius 500 meter harus dijelaskan karena kalau dilihat, jarak 500 meter sendiri tak ada lagi blind spot dan seperti melarang total. Padahal tembakau adalah produk yang sah dan legal dikonsumsi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024).

Aturan baru inisiatif Kemenkes yakni kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usaha secara legal.

Menurut Janoe, identitas sebuah merek atau brand terletak dari kemasan sehingga informasi yang semestinya diketahui konsumen menjadi hilang. Janoe menambahkan, kebijakan ini juga membuat pengusaha tembakau kehilangan hak berusaha, menjual, dan memasarkan produk ke publik.

“Kemasan rokok polos tanpa merek yang mudah ditiru oleh produk illegal inilah yang harus kita sikapi bersama karena nantinya akan berpengaruh langsung ke usaha, terutama iklan. Karena kebanyakan dari 10 iklan, tujuh di antaranya berasal dari produk tembakau sehingga berdampak pada hilangnya revenue iklan hingga 70 persen. Ini ada multiplier efeknya,” terangnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeklaim telah mengajak diskusi para pengusaha mengenai rencana penerapan aturan tersebut. Menurut dia, diskusi dengan pengusaha tetap berjalan kendati tengah terjadi dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Saya tetap panggil pengusaha-pengusaha untuk berdiskusi mengenai pemberlakuan aturan itu," kata Budi.