Industri Tembakau Alternatif Desak Revisi PP 28, Ini Alasannya

21 Agu 2024, 13:11 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi hukum dan undang-undang (IDN Times/Sukma Shakti)

Intinya sih...

Asosiasi produk tembakau alternatif menolak PP 28 Tahun 2024 karena mengandung cacat hukum dan mengancam kelangsungan industri serta hak perokok dewasa.
Garindra Kartasmita menilai PP 28 membuat industri terpinggirkan, seharusnya diatur dalam peraturan tersendiri yang lebih fokus.
Larangan menjual produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan dianggap mengancam usaha kecil dan tidak efektif saat diterapkan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Asosiasi pelaku industri produk tembakau alternatif menolak tegas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Mereka menilai regulasi ini perlu direvisi karena mengandung cacat hukum yang dapat mengancam kelangsungan industri serta membatasi hak perokok dewasa untuk mengakses produk tembakau alternatif.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasmita, menyebut cacat hukum pertama pada PP 28/2024 adalah ketidaksesuaian dengan UU 17/2023, yang mengharuskan produk tembakau dan tembakau alternatif diatur dalam regulasi tersendiri sesuai Pasal 152 UU 17/2023.

"UU Kesehatan memandatkan rokok elektronik dan juga produk tembakau diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Kalau aturan turunan bertentangan dengan regulasi di atasnya (UU 17/2023), kami menilai perlu direvisi," kata Garinda dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

1. Industri produk tembakau alternatif merasa terpinggirkan

ilustrasi rokok elektrik (unsplash.com/CDC)

Garindra menilai omnibus PP 28 membuat industri produk tembakau alternatif terpinggirkan, hanya diatur dalam beberapa pasal dari total hampir 1.200 pasal. Menurutnya, seharusnya produk tembakau diatur dalam peraturan tersendiri yang lebih fokus.

"Padahal, ini sangat penting seharusnya untuk produk tembakau ada PP tersendiri," ujarnya.

Dia juga mengkritisi Pasal 434 yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik. Aturan itu, menurutnya, justru menghalangi perokok dewasa mengakses produk tembakau alternatif yang terbukti memiliki risiko kesehatan lebih rendah.

"Regulasi yang diperketat ini sebetulnya bukan mencegah yang di bawah usia, justru mencegah perokok dewasa untuk mengakses produk tembakau alternatif. Jadi kami ini seperti industri yang dilarang," ujarnya.

Selain itu, larangan menjual produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan, dalam Pasal 434, dianggap mengancam keberlangsungan usaha kecil. Garindra menilai ketentuan itu bukanlah solusi, melainkan menambah masalah baru, seperti merugikan pedagang kecil dan meningkatkan pengangguran.

2. Pelaku industri mengaku tak dilibatkan perancangan PP

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Garindra juga mengeluhkan tidak dilibatkannya pelaku industri dalam pembahasan PP 28/2024. Dia menyebutkan pekan lalu mereka telah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan menyampaikan keluhan, serta menegaskan pentingnya revisi segera terhadap PP tersebut.

"Kami juga sudah menyampaikan keluhan-keluhan dan menilai PP ini harus segera direvisi," tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai tidak dilibatkannya pemangku kepentingan dari industri produk tembakau alternatif dalam penyusunan PP 28/2024 akan membuat regulasi tersebut tidak efektif saat diterapkan.

Dia menyebutkan proses partisipasi publik hanya melibatkan kelompok yang mayoritas kontra dengan produk tembakau, sementara asosiasi produk tembakau alternatif diabaikan.

"Jadi, bagaimana mau mendukung kebijakan ini? Di lapangan akan banyak resistensi," ujar Trubus.

3. Jokowi atur peredaran produk tembakau lewat PP 28

Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat memberikan arahan Konsolidasi Nasional Pilkada Serentak di JCC, Jakarta Pusat (20/8/2024) (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mencakup pengaturan ketat terhadap produksi dan peredaran produk tembakau dan rokok elektronik.

Dalam PP 28/2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tersebut, berbagai ketentuan diberlakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat

Regulasi mengenai produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif, menegaskan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, serta lingkungan.

Zat adiktif yang diatur dalam ketentuan itu mencakup produk yang mengandung tembakau maupun yang tidak, termasuk rokok dan produk adiktif lainnya, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, dengan penggunaannya dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.