Inggris dan Uni Eropa Sepakati Reset Hubungan usai Brexit

Salah satu sumber gesekan utama dalam perundingan menjelang pertemuan adalah sikap keras Prancis terkait hak penangkapan ikan dan akses kontrak pertahanan. Prancis, bersama negara lain seperti Belanda dan Denmark, menolak menandatangani pakta kerja sama kecuali Inggris menyetujui hak penangkapan jangka panjang di perairan Inggris.

Kesepakatan perikanan pasca-Brexit saat ini akan berakhir tahun depan. Menjelang pertemuan, Inggris mengundang Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk kunjungan kenegaraan pertama ke Istana Windsor pada Juli mendatang, yang mungkin menjadi upaya untuk melunakkan sikap Paris.

Di bidang pertahanan, Inggris berharap industri pertahanannya bisa ikut bersaing dalam skema SAFE milik Uni Eropa senilai 150 miliar euro. Namun, Prancis ingin membatasi akses tersebut hanya untuk perusahaan Uni Eropa, dengan alasan uang pajak warga sebaiknya memperkuat ekonomi kawasan.

“Inggris telah mendapatkan hak untuk mengakses kesepakatan semacam itu karena kepemimpinan yang ditunjukkannya atas Ukraina,” kata pakar pertahanan internasional Sophia Gaston.

Meski begitu, negara-negara seperti Jerman, Italia, Polandia, Belanda, serta kawasan Nordik dan Baltik cenderung mendukung keterbukaan. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, disebut sebagai pendukung utama partisipasi Inggris dengan menekankan pentingnya persatuan Eropa dalam situasi geopolitik saat ini.

Kesepakatan baru juga mencakup serangkaian langkah pengurangan hambatan dagang secara bertahap, termasuk sektor kesehatan hewan dan tumbuhan (SPS). Perjanjian ini bertujuan memudahkan ekspor-impor produk daging dan tanaman, serta menyederhanakan proses antara Irlandia Utara dan wilayah Inggris lainnya. Namun, Uni Eropa menuntut Inggris patuh terhadap aturan SPS baru di masa depan dan menerima peran Mahkamah Eropa dalam pengawasan.

Permintaan ini berpotensi menimbulkan kritik dari pendukung Brexit garis keras, sekaligus menghambat negosiasi perdagangan dengan AS. Meski ekspor-impor hewan dan tumbuhan hanya menyumbang sebagian kecil dari PDB Inggris, pemerintah akan tetap menjualnya sebagai langkah menguntungkan.

“Pertumbuhan itu agak seperti umpan palsu di sini,” kata Menon.

Sementara itu, Inggris juga baru-baru ini menandatangani kesepakatan dagang dengan India dan mendapatkan keringanan tarif dari AS. Uni Eropa pun mempercepat pembicaraan dagang dengan negara-negara seperti Jepang, Kanada, Australia, dan Singapura, dikutip dari CNA, Senin (19/5/2025).

Salah satu bagian penting lainnya dari reset ini adalah perjanjian mobilitas yang mencakup pengakuan kualifikasi profesional Inggris di Uni Eropa. Ini diharapkan membuka peluang bisnis lintas negara dan mempermudah perjalanan musisi Inggris ke Eropa. Sebagai imbalannya, Uni Eropa, dipimpin Jerman, menekan agar Inggris menerima skema pertukaran pemuda bernama Youth Experience Scheme (YES).

Skema serupa sudah dimiliki Inggris dengan Kanada, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, namun pembahasan dengan Uni Eropa berjalan alot karena pemerintah Starmer masih berhati-hati terhadap angka migrasi. Kantor Imigrasi Inggris disebut akan memperketat syarat dan membatasi jumlah peserta dari Eropa.

Di luar itu, pembahasan turut mencakup kerja sama mengatasi migrasi ilegal, penyederhanaan perdagangan energi, dan perpajakan karbon. Inggris juga berharap bisa mengurangi hambatan perdagangan di sektor kimia dan farmasi serta memperoleh akses ke basis data keamanan Uni Eropa. Namun, Uni Eropa menolak, dengan alasan hal ini akan membuka tuntutan serupa dari negara nonanggota lainnya.