Ini Cara ASEAN Tarik Minat Investor Danai Pensiun Dini PLTU

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan ASEAN memiliki komitmen untuk mencapai nol emisi karbon (net zero emission/NZE) dan turut berkontribusi.

"Dan dalam hal menerjemahkan hal ini ke dalam tindakan yang pasti membutuhkan sumber daya atau pembiayaan," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). NDC merupakan komitmen terhadap Persetujuan Paris atau Paris Agreement yang merupakan kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim.

"Kami sekarang sedang mengidentifikasi bagaimana cara menghentikan penggunaan batu bara dan juga membangun lebih banyak energi terbarukan," ujar Sri Mulyani.

Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan garis besar tentang bagaimana Taksonomi dapat memobilisasi pembiayaan dari sektor swasta, terutama untuk pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk mekanisme transisi energi, baik untuk memensiunkan PLTU batu bara, maupun untuk membangun energi terbarukan.

"Seperti yang kita ketahui bersama, bagian tersulit adalah menghentikan penggunaan batu bara akan membutuhkan pembiayaan. Dan banyak lembaga keuangan yang biasanya memperlakukan pembiayaan batu bara ini sebagai pembiayaan kotor dan karena itulah mereka tidak mau membiayainya," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, Taksonomi ASEAN versi kedua baru saja dirilis. Versi kedua ini sudah mengakomodasi kebutuhan transisi energi untuk negara seperti Indonesia, yang tidak hanya baru saja membangun energi baru dan terbarukan, tetapi juga bagaimana memensiunkan lebih banyak rencana pembangkit listrik berbasis batu bara.

"Dan sekarang kami sedang bekerja dengan sangat detail mengenai prinsip yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan di dalam ekosistem pendanaan perubahan iklim, dan itu adalah prinsip yang sangat kuat," lanjutnya.

Dijelaskannya, Indonesia dan ASEAN telah membuat kemajuan yang sangat konkrit dan Taksonomi ASEAN versi dua ini akan memberikan kejelasan dalam pembiayaan berkelanjutan.

"Menurut saya ini memberikan suatu kejelasan mengenai klasifikasi atau kategori tersebut, dan kemudian bagaimana mengukurnya dan yang paling penting, ini akan memberikan suatu kepastian kepada sektor keuangan untuk kemudian melihat proyek ini yang dapat dipertimbangkan dalam hal dukungan pembiayaan mereka," tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kembaga keuangan seperti bank dan pasar modal, dan instrumen lainnya sangat menunggu seperti apa kerangka kerja yang disepakati ASEAN dan negara untuk diimplementasikan.

Peluncuran Taksonomi versi kedua menjadi kerangka kerja dan standar yang bisa memengaruhi aspek regulasi dan pengawasan perusahaan.

"Jadi, dengan adanya kepastian terbitnya Taksonomi ASEAN, maka perusahaan yang ada di ASEAN atau dari luar kawasan akan mengacu kepada regulasi dan kerangka kerja legal yang bisa diterapkan di kawasan dan negara," tuturnya.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan perusahaan bidang keuangan di Indonesia, ASEAN, Eropa, dan Amerika yang berminat berpartisipasi dalam proyek ASEAN terkait pembiayaan berkelanjutan.

Dalam ketertarikan itu, kata Mahendra, perhatian terhadap pensiun dini PLTU batu bara menjadi salah satu minat utama. Para pemodal sekarang mendapatkan kejelasan dengan aturan dan kerangka kerja yang ada di kawasan. Hal itu membuat mereka sangat ingin berinvestasi di dalamnya.

"Saya belum mau menyebut perusahaan dan nilai potensi investasi yang akan masuk. Tapi kalau Anda melihat daftar proyek Indonesia yang diincar perusahaan energi kita, itu menjadi indikasi ukuran dan jumlah investasi. Untuk saat ini, isu yang dipertanyakan oleh global sudah terjawab dengan adanya kesatuan dan komitmen ASEAN dalam menentukan apa yang terbaik untuk taksonomi kawasan," tambahnya.