Ini Harga yang Harus Dibayar dari Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen

06 Agu 2021, 18:15 WIB

Ekonom senior Faisal Basri. (IDN Times/Helmi Shemi)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7,07 persen. Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintah melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat, atau memberlakukan PPKM Mikro.

Sayangnya, menurut dia pelonggaran itu memicu lonjakan kasus COVID-19 di kuartal III-2021, dan bisa menyebabkan perekonomian tertekan lagi.

"Pertumbuhan relatif baik saya setuju karena kita melonggarkan corona ini, sehingga corona merajalela kembali. Dan harus kita bayar dengan pertumbuhan kuartal III yang turun lagi," kata Faisal dalam webinar yang ditayangkan melalui Youtube BKPM TV, Jumat (6/8/2021).

1. Faisal Basri sebut pemulihan ekonomi RI lambat

Infografik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II - 2021. (IDN Times/Aditya Pratama/BPS)

Di sisi lain, menurut Faisal pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat apabila dibandingkan negara-negara lain.

"Kalau dibandingkan dengan Singapura, itu kecepatan recoverynya 27 persen. Sementara Indonesia hanya sekitar 14 persen," ucap Faisal.

Faisal menjelaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini karena dibandingkan dengan ekonomi di kuartal II-2020 yang mengalami kontraksi hingga 5,32 persen.

"Pada waktu itu hampir semua negara mengalami kontraksi. Jadi kalau saya kurangi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 dengan kuartal II-2020, Indonesia itu tergolong paling lambat," tutur dia.

"Nomor 1 Singapura, 2 Uni Eropa, 3 Filipina, 4 Amerika Serikat, 5 China. Indonesia hanya lebih tinggi dari Vietnam. Tapi Vietnam tidak bisa dibandingkan karena Vietnam tidak pernah resesi di era pandemik. Jadi kalau mau dapat medali, kita harus bandingkan dengan kecepatan lari negara-negara lain," lanjut Faisal.

2. Pemerintah harus fokus tangani pandemik COVID-19

Ilustrasi Lonjakan Kasus Virus COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama)

Faisal mengatakan kunci dari tekanan ekonomi itu adalah penanganan COVID-19. Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T) pasien COVID-19.

"Saya ikut rapat koordinasi beberapa kali. Baru sekarang disadari testing harus 400.0000 sehari, kontak tracing harus 1 banding 8 minimum, vaksinasi juga akan digencarkan. Saya bersyukur walau agak terlambat, tapi sekarang baru disadari, jadi too little too late," ucapnya.

3. Faisal minta pemerintah serahkan seluruh pengelolaan investasi ke Kementerian Investasi

Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kesempatan itu juga, Faisal menyoroti soal penanganan investasi di Tanah Air. Investasi sendiri termasuk dalam komponen pertumbuhan ekonomi.

Dia menyarankan agar investasi di hulu migas, sektor keuangan, investasi pemerintah, dan investasi langsung bisa ditangani oleh Kementerian Investasi/BKPM, khususnya oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Saya berharap Menteri Investasi itu mengurus seluruh investasi, namanya sudah Menteri Investasi. Jadi uruslah semua investasi, beri kewenangan untuk seluruh investasi. BKPM cuma mengurus 15 persen dari total investasi," ujar Faisal.