Ini Jurus Kemendes Memajukan BUMDes

Herlina menyadari BUMDes maupun BUMDesma belum berkembang merata. Menurutnya, kualitas di Jawa lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya.

"Tidak dipungkiri wilayah Jawa lebih berkembang dan maju, kembali lagi itu terkait dengan SDM BUMDes itu sendiri," ujarnya.

Pemerintah telah berupaya membuat BUMDes lebih maju dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tentang Badan Usaha Milik Desa. Aturan itu dinilai memperkuat posisi BUMDes, karena sudah bisa menjadi entitas hukum seperti perseroan terbatas maupun yayasan.

"Sudah ada peraturan turunan sampai ke pedoman pelaksanaan teknis penyampaian pelapor keuangan sebagai antisipasi bagi BUMDes untuk penguatan BUMDes," ujar Herlina.

Sementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, sebelumnya menyebut ada beberapa upaya yang telah dilakukan kementerian untuk meningkatkan kualitas SDM.

Pertama, Kemendes PDTT menggandeng Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) dan beberapa ahli, untuk menyusun sistem akutansi yang kemudian dikoreksi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Dari hasil kajian tiga instansi tersebut, disepakati sebuah sistem akutansi yang menjadi satu-satunya sistem akutansi BUM Desa dan BUM Desa Bersama, sehingga audit independen bisa melakukan dengan ukuran yang sudah disepakati oleh lembaga yang berwenang

“Dengan demikian maka penyiapan SDM untuk tata keuangan sudah sangat jelas materinya,“ jelas Halim.

Selanjutnya, juga menggandeng perguruan tinggi untuk bersinergi penyiapan program SDM. Program yang sedang berjalan, yaitu Rekognisi Pembelaran Lampau Desa (RPL Desa) untuk memfasilitasi aparatur desa menempuh pendidikan tinggi.