Investasi Asing Sudah Oke, Faisal Basri Heran UU Cipta Kerja untuk Apa

Sebaliknya, dia mengungkapkan jika investasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini mencapai 34 persen. Catatan tersebut, lanjut Faisal, merupakan yang tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi, bahkan termasuk paling tinggi di ASEAN.

Justru yang disoroti oleh Faisal Basri adalah jumlah investasi yang banyak, tapi hasilnya sedikit. "Yang masalah hasilnya kecil, karena ibaratnya kita itu makan bergizi tapi berat badannya enggak naik. Karena banyak cacing korupsi bikin investor luar negeri sakit kepala dan birokrasi pemerintah tidak efisien," ujar pria berusia 60 tahun tersebut.

Selain itu, dia juga menyoroti masalah yang seharusnya diprioritaskan untuk selesai, salah satunya maraknya tenaga kerja asing yang menggunakan visa kunjungan. Dia juga menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia melalui Menado.

"Semua harus dilucuti dan pengusaha tidak semua setuju dengan ini. Kalau kita ingin investasi, maka hentikan cara Pak Luhut membawa tenaga kerja Tiongkok dengan ribuan orang pakai visa kunjungan," bebernya.

"Masuknya tenaga asing kita rugi. Luhut Panjaitan harus ditertibkan," sambung Faisal.

Pada acara yang sama, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar pun ikut mengkritisi materi UU Cipta kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Menurut dia, pengesahan UU tersebut telah cacat prosedural, karena DPR dinilai tak menjalankan prosedur dalam Peraturan Perundang-undangan.

“Ini kecurangan legislatif. Sejak awal (proses RUU) tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara perundang-undangan. Salah satunya soal konsultasi, mengukur problem sosiologis. Itu harus turun ke masyarakat dan ketemu para ahli,” kata Haris Azhar dalam acara Mata Najwa dengan tema Mereka-reka Cipta kerja yang ditayangkan stasiun televisi Trans7, Rabu (7/10/2020) malam.

Bahkan, sikap tertutup DPR justru tercium olehnya. Menurut dia, pihaknya mendapatkan sebuah informasi dari tim di DPR yang menyebut ada anggota parlemen yang membagi-bagikan draft bakal dapat hukuman dari Satgas RUU tersebut.