Izin Tambang Bakal Diperluas ke Ormas Nonkeagamaan?

11 Jun 2024, 18:15 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. (Trio Hamdani/IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan dilakukan terlebih dahulu karena mereka dianggap perlu didahulukan.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai langkah awal untuk kemudian melihat perkembangan selanjutnya sebelum memperluas prioritas ke kelompok masyarakat lain.

“Jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu. Awal kita lihat perkembangan yang kedua,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (11/6/2024).

1. Anggota DPR pertanyakan keberpihakan kepada masyarakat adat

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengutarakan keprihatinannya terkait perlakuan terhadap masyarakat adat, seperti Dewan Adat Dayak di Kalimantan, yang merupakan pemilik langsung dari kekayaan alam.

Deddy menegaskan perlakuan terhadap masyarakat adat perlu dipertimbangkan, terutama dalam hal pemberian konsesi kepada organisasi lain, seperti ormas keagamaan.

Dia menekankan keberpihakan hanya kepada satu kelompok bisa menimbulkan konflik sosial di daerah tersebut, sehingga perlunya memperhatikan peran dan kebutuhan masyarakat adat sebagai pemilik langsung sumber daya alam.

“Jadi kalau setelah ormas keagamaan, dewan-dewan adat yang ada di tempat-tempat itu sebagai penghasil tambang, bagaimana memperhatikan mereka?” tanya dia kepada Bahlil.

2. Pemerintah tampung usulan agar masyarakat adat dapat izin kelola

Ilustrasi tambang batubara (unsplash.com/@dominik_photography)

Dalam menjawab pertanyaan mengenai perlakuan terhadap masyarakat adat Dayak di Kalimantan, Bahlil menyambut aspirasi yang disampaikan oleh Deddy. Dia menyatakan perkembangan aspirasi tersebut akan ditampung dan dikaji lebih lanjut.

“Tadi kan ada perkembangan aspirasi dari pak Deddy sebagai anggota DPR dari Kalimantan ya. Coba kita tampung dan kita kaji ya,” kata Deddy usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

3. Anggota Komisi VI DPR RI juga soroti nasib veteran militer

Ilustrasi Pekerja Tambang (pixabay.com/afandi_ahmad_syaikhu)

Deddy juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu, seperti veteran militer. Dia menyoroti kelompok seperti itu, yang telah berjuang untuk negara, sekarang hidup dalam kesulitan.

Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut juga perlu mendapatkan perhatian, terutama di Kalimantan, di mana mereka telah berkorban dalam konfrontasi dengan Malaysia.

Deddy mengatakan dalam kunjungannya ke daerah pemilihannya, dia sering kali mendengar keluhan dari kelompok tersebut, yang merasa tidak mendapat perhatian dari negara, termasuk insentif bulanan.

“Kalau saya ketemu pasti mereka mempertanyakan juga, negara tidak pernah lagi memberikan kepada mereka insentif bulanan atau apapun padahal mereka sudah tua-tua,” tambahnya.