Jakarta, IDN Times – Joe Biden telah dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 20 Januari 2021. Ia akan didampingi oleh Kamala Harris selama menjabat 4 tahun ke depan.
Selama masa kampanye dulu, Biden telah membuat janji besar untuk memulihkan ekonomi dan mempercepat pemulihan dari pandemik COVID-19.
Berikut adalah beberapa kebijakan yang direncanakan Biden untuk mendongkrak ekonomi terbesar di dunia tersebut.
Rencana Biden untuk Hari Pertama, seperti yang dijelaskan di situs kampanyenya, bertujuan untuk mengendalikan krisis COVID-19. Dalam hal ini ia meminta untuk menggandakan jumlah lokasi pengujian drive-thru di seluruh negara bagian, berinvestasi agar memungkinkan tes corona dilakukan di rumah dan mempekerjakan setidaknya 100.000 orang Amerika untuk melakukan pelacakan kontak.
Biden juga ingin menginvestasikan 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp350 triliun untuk pembuatan dan distribusi vaksin, agar semua orang Amerika bisa mendapat vaksin gratis.
Rencana tersebut juga termasuk menyuntikkan dana untuk pemerintah negara bagian dan lokal sehingga mereka tidak kekurangan anggaran. Selain itu, ia juga meminta Kongres untuk membantu sekolah dengan sumber daya COVID-19 dan menanggung sebagian biaya terkait COVID-19 untuk bisnis kecil.
Biden mengatakan dia tidak akan menaikkan pajak atas orang-orang yang berpenghasilan kurang dari 400 ribu dolar setahun. Tetapi dia berencana untuk menaikkan pajak penghasilan menjadi 39,6 persen, seperti pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama. Saat ini, pajak penghasilan AS adalah sebesar 37 persen.
Biden juga berencana menaikkan pajak perusahaan menjadi 28 persen dari 21 persen, dan mewajibkan perusahaan Amerika untuk membayar pajak minimum 21 persen atas pendapatan asing. Ia juga akan menerapkan pajak hukuman pada perusahaan AS yang melakukan produksi di luar negeri tetapi menjual produk kembali ke Amerika.
Biden juga akan mewajibkan pajak 15 persen atas pendapatan buku untuk perusahaan. Ada juga pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 1 juta per tahun.
Biden lebih lanjut mengatakan ingin memperluas kredit pajak anak untuk membantu keluarga yang bekerja selama pandemik. Besaran bantuan ini adalah 3.000 dolar per tahun untuk setiap anak berusia antara 6 hingga 17 tahun, dan 3.600 dolar per anak di bawah usia 6 tahun. Biden juga berencana untuk memperluas akses ke kredit pajak premi kesehatan yang dapat dikembalikan (refundable). Nilainya mencapai hingga 8.000 dolar setiap tahun dalam bentuk kredit pajak untuk membantu membayar perawatan anak.
Sebuah studi dari Wharton School of the University of Pennsylvania memproyeksikan rencana pajak Biden akan meningkatkan pendapatan sebesar 2,3 hingga 2,6 triliun dolar selama 10 tahun ke depan dengan sedikit dampak pada Produk Domestik Bruto (PDB).
Biden berencana untuk menciptakan “setidaknya 5 juta” pekerjaan manufaktur baru. Dia ingin menginvestasikan 400 miliar dolar dalam investasi pengadaan, seperti rantai pasokan, yang mendorong permintaan untuk produk dan jasa Amerika. Ia juga akan berinvestasi 300 miliar dolar dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI) dan 5G.
Upah minimum federal, yang saat ini 7,25 dolar, akan dinaikkan menjadi setidaknya 15 dolar per jam.
Sebagai bagian dari rencana pekerjaannya, Biden juga ingin menginvestasikan 70 miliar dolar di perguruan tinggi dan universitas kulit hitam dan sekolah Tribal. Langkah ini mencakup sejumlah inisiatif termasuk pengadaan beasiswa dan fasilitas baru.
Mengenai energi bersih, pemerintahannya akan membeli kendaraan dan produk bersih senilai miliaran dolar dan mewajibkan negara-negara yang tidak ramah lingkungan untuk membayar pajak penyesuaian karbon.
Prioritas lain dalam rencana Biden adalah mempromosikan kesetaraan rasial. Biden mengatakan dia akan mendanai inisiatif investasi negara bagian dan lokal untuk pengusaha kulit hitam dan coklat. Biden juga akan menyediakan pinjaman bisnis berbunga rendah hingga 100 miliar dolar untuk komunitas kulit hitam dan coklat melalui program pinjaman negara bagian dan lokal.
Biden meminta pemerintah memberi bantuan pengurangan utang pinjaman siswa federal, yaitu sebesar 10.000 dolar per siswa sebagai bagian dari tanggapan bantuan pandemik. Akan ada juga tambahan keringanan utang pinjaman siswa sebesar 10.000 dolar setiap tahunnya selama lima tahun, untuk siswa yang menjalankan layanan masyarakat.
Biden juga ingin menggandakan jumlah maksimum hibah Pell dan meningkatkan jumlah siswa yang dapat mengakses bantuan keuangan itu, sambil mengurangi setengah pembayaran pinjaman siswa federal.
Selanjutnya, Biden ingin menghapuskan semua utang bagi mereka yang secara historis bersekolah di perguruan tinggi kulit hitam atau lembaga yang melayani minoritas dan berpenghasilan hingga 125.000 dolar. Siswa yang pendapatan keluarganya di bawah 125.000 dolar juga akan dibolehkan kuliah gratis.
Biden juga berencana untuk mengadopsi proposal reformasi kebangkrutan Elizabeth Warren. Langkah ini akan mempermudah proses kebangkrutan dan memungkinkan orang yang mengajukan kebangkrutan untuk menyisihkan dana untuk perawatan anak dan barang-barang seperti mainan dan buku.
Dia juga ingin memperluas hak perlindungan pekerja dan memudahkan pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja tanpa harus dipaksa oleh majikan untuk menghadiri rapat wajib atau menghalangi negosiasi.
Biden juga ingin mengubah aturan pendanaan kampanye. Di mana sumber pendanaan kampanye akan hanya berasal dari dana publik, tidak ada lagi dari pendanaan pribadi. Dia juga meminta dibuat undang-undang yang akan mencegah warga negara asing mencampuri pemilihan Amerika, dan menciptakan lebih banyak transparansi pada pengeluaran pemilu sehingga iklan di Facebook akan diminta untuk mengungkapkan donornya.
Di bidang infrastruktur, Biden akan mengusulkan rencana 1,3 triliun dolar selama 10 tahun yang bertujuan untuk membuat pekerja kelas menengah Amerika lebih kompetitif dalam skala global, mendorong AS untuk mengadopsi lebih banyak proses energi bersih dan menumbuhkan ekonomi.
Biden mengatakan rencana-rencana ini akan bisa terpenuhi dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan membatalkan keringanan pajak yang dicetuskan pendahulunya, Donald Trump.