Jakarta, IDN Times - PT Pertamina Patra Niaga mengimbau kepada masyarakat yang berhak membeli LPG 3 kilogram (kg) apabila isinya tidak penuh.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, masyarakat bisa memeriksa volume gasnya dengan menimbang di pangkalan-pangkalan LPG resmi Pertamina.
“Jadi kalau masyarakat gak yakin, coba timbang saja ketika membeli,” kata Irto di SPPBE PT Satria Mandala Sakti Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).
Irto menjelaskan, berat tabung gas 3 kg sendiri adalah 5 kg. Kemudian, volume gas yang harus diterima masyarakat adalah 3 kg. Oleh sebab itu, saat menimbang di pangkalan, LPG 3 kg harusnya memiliki berat 8 kg.
“Jadi pas ditimbang itu harusnya sekitar 8 kg, 5 kg untuk tabung kosong, 3 kg untuk isinya,” ujar Irto.
Meski begitu, Irto mengatakan, ada toleransi volume gas di setiap tabung LPG 3 kg. Toleransinya sekitar 1,5 persen dari volume gas yang harusnya diterima masyarakat. Toleransi itu bisa berupa kekurangan volume hingga 1,5 persen, atau kelebihan volume.
“Ada toleransi, karena ada juga yang 8 kg lebih. Ada yang 7,9 sekian. Toleransinya sekitar 1,5 persen,” ucap Irto.
Adapun penjelasan di atas diungkapkan usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan adanya 11 SPBE dan SPPBE mitra Pertamina yang terindikasi melakukan kecurangan pada pengisian LPG 3 kg.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, 11 SPBE itu tersebar di Jakarta, Kota Bandung, dan Tangerang.
Dari temuan Kemendag, rata-rata volume gas LPG 3 kg yang diterima masyarakat hanya 2,3-2,4 kg. Artinya, ada kekurangan 600-700 gram.
Irto menjelaskan, mesin pengisian LPG 3 kg di SPBE dan SPPBE sudah diatur untuk pengisian sampai satu tabung memiliki berat 8 kg (berat tabung 5 kg, volume gas 3 kg).
Namun, terkadang ada tabung yang masih berisi gas sisa dari masyarakat. Sehingga, mesin akan berhenti mengisi jika berat total satu tabung sudah 8 kg.
“Jadi kan memang unit filling machine kami di sini, di SPBE memang kami setting untuk 8 kg. Jadi harusnya terisinya 8 kg. Masyarakat itu mungkin ada yang tidak sampai habis benar,” tutur Irto.
Dalam hal kekurangan pengisian, menurutnya perlu ada kesamaan pemahaman antara SPBE, SPPBE, Pertamina Patra Niaga, Pemda, dan juga Kemendag.
“Ini makanya tadi yang disampaikan Pak Dirut, Pak Menteri kita akan duduk bareng bagaimana metode sampling, dan metode pengukuran biar kita sama-sama satu bahasa,” ujar Irto.