Jokowi Bakal Terapkan PPKM Darurat, Pengusaha: Terlambat!

30 Jun 2021, 16:02 WIB

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali demi mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Untuk pelaksanaannya akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah terlambat mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.

"Menyikapi PPKM itu, sebetulnya menurut pandangan kami kita terlambat di dalam mengantisipasi pandemik ini, khususnya vaksinasi," kata Hariyadi dalam acara Ngobrol Seru IDN Times, Rabu (30/6/2021).

Menurut Hariyadi, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah adalah vaksinasi COVID-19. Ia pun mendesak pemerintah mengalihkan fokus dari urusan lain ke vaksinasi.

"Menurut saya fokus kita tidak boleh bergeser dari mengurusi pandemik ini. Menurut saya semua sumber daya harus mengejar kepada vaksinasi ini, ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi konsentrasinya, sudahlah yang lain nanti dulu lah. Kita bukannya tidak support infrastruktur, tapi ini yang paling penting," kata Hariyadi.

1. Opsi PPKM bukanlah solusi atas herd immunity

Default Image IDN

Dia mengatakan, apabila pemerintah menginginkan herd immunity untuk menangani virus Corona, maka vaksinasi adalah jawabannya, bukan PPKM Darurat. Sebab, PPKM Darurat menurut dia tak bisa permanen mencegah penyebaran virus.

"Kita ini posisinya terlambat kalau menurut pandangan kami. Sehingga opsi-opsi PPKM dan sebagainya itu lebih sifatnya temporer, tetapi tidak menyentuh substansi masalah, yaitu mengejar herd immunity," ujar Hariyadi.

Menurut dia, memperketat operasional mal dan restoran seperti apa yang dilakukan setiap kali perpanjangan PPKM bukanlah solusi utama. "Yang menjadi korban mal dan restoran mulu," ujar Hariyadi.

2. Pemerintah diminta mengejar vaksinasi seperti di AS-Eropa

Default Image IDN

Hariyadi menuturkan, negara-negara di Eropa dan juga Amerika Serikat (AS) sudah mulai menunjukkan pengendalian COVID-19 dengan baik. Hal itu bisa dilakukan karena proses vaksinasinya sangat masif. Dia pun meminta pemerintah mempercepat proses vaksinasi agar bisa mengikuti keberhasilan negara-negara tersebut.

"Kita melihat negara-negara seperti AS, Eropa itu mereka betul-betul sudah bisa keluar dari permasalahan pandemik ini," katanya.

Bahkan stadion tempat pelaksanaan Piala Eropa yang masih berlangsung saat ini terlihat penuh. Bahkan penonton banyak yang tidak mengenakan masker dan hingga kini belum terdengar adanya klaster baru Piala Eropa.

Ini, kata dia, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berhasil mengejar vaksinasi pada target herd immunity, 70 persen populasi. Bahkan di AS, dia menambahkan, vaksin mengalami surplus sampai akhirnya sebagian dikirim ke negara-negara lain.

3. Kualitas vaksin harus diperhatikan

Default Image IDN

Selain proses vaksinasi yang harus dipercepat, Hariyadi juga meminta pemerintah memperhatikan kualitas vaksin COVID-19, khususnya dari sisi efikasi. "Orang-orang yang pakai Sinovac banyak yang masih terpapar," kata dia.

Hariyadi melihat ada masalah dari segi kecepatan vaksinasi dan kualitas vaksinnya. "Kalau kualitas vaksinnya tidak bagus, efikasinya rendah, ya memang orang yang kena praktis tidak parah, tapi tetap saja, kita mesti belajar dari negara yang sukses dong, yang benar-benar efikasinya tinggi," ucap Hariyadi.

Dia pun meminta pemerintah memberikan solusi selain perpanjangan PPKM yang sudah 11 kali dilakukan untuk menangani lonjakan kasus ini. Apakah akan terus seperti ini atau ada solusi lain.

"Menurut kami susah, apalagi masyarakat itu sama, masyarakat di AS dan Eropa juga sama, kedisiplinannya kurang," kata Hariyadi.

Dan saat ini, menurut dia, penularan COVID-19 sudah sangat luar biasa melalui udara. "Nah itulah substansinya, karena kita mengejar vaksinasi ini dari segi jumlah, dan kualitas daripada vaksin ini mesti dilihat," kata Hariyadi.